ACEH, HARIANHALUAN.ID – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga berupaya keras menormalisasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah yang terdampak bencana, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Secara umum, pasokan BBM di provinsi tersebut dalam keadaan aman dan untuk wilayah terdampak, sebanyak 97% Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah beroperasi kembali.
Saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Aceh, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan meski infrastruktur jalan banyak yang terputus, distribusi BBM dipastikan tetap menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil, seperti di Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
“Salah satu contoh akses yang masih terbatas adalah di Kabipaten Bener Meriah di mana aksesnya banyak yang putus, jembatan putus karena longsor. Kita tahu, saat ini Provinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual (tidak menggunakan barcode). Harapannya agar masyarakat tidak panik buying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara bagi masyarakat,” papar Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).
Sebagai informasi, untuk Provinsi Aceh, masa tanggap darurat bencana pertama berlaku sejak 28 November 2025 hingga 11 Desember 2025 dan perpanjangan tanggap darurat kedua adalah 12 Desember 2025 sampai 25 Desember 2025. Selanjutnya, masa tanggap darurat bencana ketiga berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Saat ini tanggap darurat keempat berlaku mulai tanggal 9 Januari – 22 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian JBT dan JBKP berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pascabencana.
Wahyudi melanjutkan, akses ke Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih dalam perbaikan, menjadikan kapasitas armada mobil tangki yang dapat melewati jalan tersebut hanya sekitar 8 kiloliter (KL). Kondisi ini mengharuskan tim di lapangan menerapkan sistem khusus yaitu menggunakan jerigen atau drum yang disiapkan Pertamina dan diangkut menggunakan kendaraan double cabin 4×4 untuk masuk ke desa-desa yang terisolasi.
Suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe selama periode tanggap darurat bencana ini juga disiapkan di Blang Rakal. Upaya ini untuk mempercepat distribusi BBM untuk wilayah yang sulit dijangkau dengan mobil tangki besar, sehingga menggunakan mobil tangki kapasitas kecil yang mampu menjangkau daerah terdampak bencana yang letak geografisnya berada di wilayah pergunungan dan perbukitan dan akses jalan yang sulit
“Kami juga telah meninjau langsung lokasi hub suplai atau Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. BBM yang dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL, dipindahkan (transfer) ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 KL, dan selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” tambahnya.
Lebih lanjut Wahyudi menjelaskan, kebutuhan BBM jenis biosolar di Provinsi Banda Aceh pada tahun 2025 termasuk penanganan bencana alam, mencapai 428.324 KL. Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite termasuk untuk kebencanaan mencapai 576.147 KL. Selama bencana yang terjadi akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sebanyak 8%. Namun secara nasional, realisasinya masih di bawah kuota yang ditetapkan yaitu antara 95 hingga 98%.
Wahyudi mengungkapkan upaya luar biasa PT Pertamina Group untuk menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh, terutama di daerah terdampak bencana.
