Keterangan foto : Proses pembangunan hunian sementara (huntara) di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (18/1).
JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan penanganan darurat dan pemulihan bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara hingga Minggu (18/1). Upaya terpadu lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal.
Dalam perkembangan terkini, tidak terdapat penambahan jumlah korban jiwa maupun korban hilang akibat bencana hidrometeorologi basah di tiga provinsi tersebut. Total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.199 orang, sementara korban hilang sebanyak 144 orang. Adapun jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian mengalami penurunan, dari sebelumnya 154.973 jiwa menjadi 135.696 jiwa. Pergerakan jumlah pengungsi ini mencatat adanya pengurangan di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 19.988 jiwa, serta penambahan di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 711 jiwa.
Upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan agar wilayah terdampak semakin kondusif untuk dihuni kembali. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Berdasarkan laporan distribusi logistik yang berhasil dihimpun sejak 29 November 2025 hingga 17 Januari 2026, total bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak mencapai 1.757,03 ton. Distribusi tersebut dilakukan melalui berbagai moda transportasi, yakni 56 sorti pesawat charter BNPB, 64 sorti pesawat Hercules, 55 truk jalur darat, serta 7 kapal laut.
Sementara itu, distribusi harian yang dilakukan pada 17 Januari 2026 di Provinsi Aceh melalui jalur udara mencapai 9 sorti dengan berat muatan 8 ton, serta melalui jalur darat menggunakan 4 truk dengan muatan 10 ton, sehingga total logistik yang terdistribusi sebanyak 18 ton. Untuk wilayah Sumatra Utara, distribusi dilakukan melalui jalur darat menggunakan 6 truk dengan total muatan 32,59 ton. Adapun untuk Sumatra Barat, bantuan logistik telah dikirim melalui jalur darat sebesar 2,84 ton menuju Kabupaten Lima Puluh Kota.
BNPB bersama pemerintah daerah terus mengakselerasi pembangunan hunian sementara dengan target utama penyelesaian sebelum bulan Ramadan. Dari total 50.367 unit rumah rusak berat, telah diajukan pembangunan hunian sementara sebanyak 27.818 unit. Hingga saat ini, 6.063 unit masih dalam proses pembangunan, sementara 871 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni. Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 11.736 unit, dengan 648 unit di antaranya saat ini berada dalam tahap konstruksi.
Skema bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) juga terus dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa transisi menuju hunian tetap. Hingga pertengahan Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 15.346 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 10.717 rekening penerima telah siap, dan bantuan telah disalurkan kepada 2.695 kepala keluarga.
Sebagai bagian dari upaya percepatan tanggap darurat, pemulihan, serta mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah dalam jangka pendek, BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 17 Januari 2026, OMC di wilayah Aceh telah dilaksanakan sebanyak 487 sorti dengan total bahan semai natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) sebesar 465.800 kilogram. Di wilayah Sumatra Utara, OMC telah dilakukan sebanyak 377 sorti dengan total bahan semai 330.800 kilogram. Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 403 sorti dengan total bahan semai mencapai 400.325 kilogram. Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan intensitas curah hujan serta mengurangi potensi terjadinya bencana susulan di wilayah rawan.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta seluruh unsur masyarakat guna memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan sinergi yang solid, percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan hunian layak, serta penguatan langkah mitigasi diharapkan mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (*)
