PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemulihan sektor pertanian Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana selama ini berjalan di atas data yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ketimpangan antara laporan administratif dan kenyataan kerusakan membuat kebutuhan recovery berpotensi tidak tertangani secara tepat sasaran.
Permasalahan tersebut mencuat setelah Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, turun langsung ke Sumbar dan membuka data bersama Pemerintah Provinsi serta 19 pemerintah kabupaten dan kota. Dari proses itu, terungkap nilai kerugian dan kerusakan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung mencapai sekitar Rp4,53 triliun.
Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan laporan awal yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah pusat. Selama ini, data yang digunakan dinilai belum menggambarkan skala kerusakan yang dialami petani dan jaringan pertanian di lapangan.
“Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” kata Rahmat Saleh di Padang, Jumat (16/1).
Ia menjelaskan, perbedaan data terjadi karena selama ini penilaian kerusakan lebih banyak berbasis laporan administratif. Sementara di lapangan, banyak kerusakan infrastruktur pertanian yang belum tercatat secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil pencocokan dan pendalaman data, kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp 2,06 triliun. Sementara jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp1,07 triliun, dan kerugian sektor pertanian secara langsung mencapai Rp1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) mencapai Rp156,87 miliar, serta embung senilai Rp10,25 miliar. Jika diakumulasi, total kebutuhan pemulihan sektor pertanian Sumbar mencapai sekitar Rp4,53 triliun.
Rahmat menegaskan, angka tersebut bukan asumsi politik, melainkan hasil pembahasan data teknis yang dimiliki pemerintah daerah. Menurutnya, data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran.
Ia juga menyoroti adanya kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya tidak masuk dalam laporan resmi. Padahal, irigasi menjadi faktor kunci keberlangsungan produksi pangan di Sumbar.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya bagi petani,” ujarnya.
Selain persoalan data, Rahmat menilai mekanisme pemulihan selama ini masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Akibatnya, perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat.
Banyak lahan sawah, kata Rahmat, mengalami kerusakan berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur. Kondisi tersebut memerlukan dukungan alat berat agar lahan bisa kembali digarap dalam waktu dekat.
“Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” katanya. Rahmat berharap pembukaan data yang lebih jujur dan akurat ini menjadi titik balik penanganan pascabencana di Sumbar. Ia meminta pemerintah pusat tidak lagi berpegang pada data lama, melainkan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar pemulihan benar-benar tepat sasaran. (*)
