Untuk sisi pendapatan, Rosail menyebut total pendapatan daerah Sumbar tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar Rp6,6 triliun. Sementara terkait program pemutihan pajak yang sempat dikhawatirkan menurunkan kepatuhan wajib pajak, ia menilai dampaknya justru positif. “Pengamatan sementara kami, program pemutihan itu memberikan manfaat. Kekhawatiran soal penurunan kepatuhan tidak terlalu terlihat,” ujarnya.
Meski begitu, Rosail menyebut evaluasi detail terkait pajak daerah akan disampaikan lebih lanjut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar.
Rosail menambahkan, sesuai informasi dari pemerintah pusat, kepastian teknis terkait pengembalian TKD tersebut diperkirakan akan diperoleh pekan depan. “Khusus untuk Sumbar, kita tunggu kepastiannya minggu depan,” tuturnya.
Pusat Kembalikan Rp10,6 Triliun
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, keputusan untuk mengembalikan dana TKD kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) senilai Rp10,6 triliun telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar pada Sabtu (17/1).
Dengan kebijakan ini, TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di tiga wilayah tersebut disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.
“Presiden kemudian sudah memutuskan bahwa seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan tahun 2025,” kata Mendagri di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (17/1) malam.
Ia menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.
“Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” katanya.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat dan pemda dalam penanganan pascabencana. Pengembalian TKD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. “Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira begitu,” ucapnya.
Mendagri juga menekankan agar dana TKD dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan keras agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.
