Oleh: Dr. Yuni Candra, SE., M.M (Dosen FEB Universitas Tamansiswa Padang)
Ketika jalan nasional di kilometer 64 Lintas Sumatera putus sepanjang 300 meter, yang terhenti bukan hanya lalu lintas, tetapi juga laju ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Bagaimana tidak, truk logistik tertahan, harga bahan pokok naik, dan ribuan pekerja kehilangan jam kerja. Di daerah rawan bencana, infrastruktur jalan tak hanya tempat lalu lalangnya kendaraan melainkan juga fondasi utama ketahanan ekonomi.
Bencana banjir bandang dan longsor pada Mei 2024 kembali menyingkap kerentanan itu. Data BNPB mencatat sedikitnya 18 titik jalan nasional rusak parah, disusul ratusan titik jalan provinsi dan kabupaten/kota lumpuh. Dalam hitungan hari, distribusi terganggu, pasar tersendat, dan biaya logistik melonjak. Kerusakan fisik dengan cepat berubah menjadi krisis kesejahteraan.
Akhir November 2025, bencana kembali datang dengan skala lebih besar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat total kerusakan dan kerugian mencapai Rp33,5 triliun. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan potret ribuan usaha kecil yang kehilangan pasokan, petani yang gagal mengirim hasil panen, serta daerah wisata yang mendadak sepi pengunjung.
Ekonomi yang Terjebak Geografi
Sumatera Barat memang dianugerahi lanskap yang indah, namun dihantui risiko bencana geologi dan hidrometeorologi. Jalur darat yang membelah lembah dan pegunungan mudah tergerus banjir serta longsor. Ketika satu ruas utama terputus, efek domino langsung menjalar ke rantai pasok pangan, energi, dan pariwisata.
Studi Musyarof dan Qomar (2022) menyatakan, kerusakan infrastruktur di daerah rawan bencana selalu membawa dampak ekonomi berlipat. Menurutnya, setiap satu hari akses terputus dapat memicu kenaikan harga di wilayah terdampak. Infrastruktur yang rapuh membuat ekonomi daerah selalu berada di ambang guncangan.
Kondisi ini memperlihatkan paradoks pembangunan. Pertumbuhan sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM terus digenjot, tetapi fondasi konektivitasnya tertinggal. Akibatnya, setiap bencana menghapus sebagian capaian pembangunan hanya dalam beberapa jam hujan deras.
Belajar dari Rel Lama
Sejarah memberi pelajaran berharga. Sejak abad ke-19, kolonial Belanda membangun jaringan kereta api dari Padang ke Padang Panjang, Bukittinggi, hingga Sawahlunto untuk menopang ekonomi tambang dan perdagangan. Jalur itu dirancang menembus medan berat dengan terowongan dan jembatan yang relatif tahan bencana.
Kini, wacana reaktivasi jalur Padang–Padang Pariaman–Kayu Tanam serta Padang Panjang–Sawahlunto perlu untuk diseriusi kembali realisasinya. Penulis berpendapat, reaktivasi ini bukan nostalgia, melainkan strategi mitigasi risiko. Kereta api menawarkan moda angkutan massal yang lebih stabil saat jalan raya terputus, sekaligus menurunkan biaya logistik jangka panjang.
Studi Singla (2024) menegaskan bahwa daerah rawan bencana membutuhkan sistem transportasi berlapis. Ketergantungan tunggal pada jalan raya membuat ekonomi rapuh. Rel, pelabuhan, dan bandara harus terhubung dalam satu jaringan tangguh.
Tol dan Taruhan Masa Depan
Rencana pembangunan jalan tol Lembah Anai patut diapresiasi. Namun melanjutkan pembangunannya hingga perbatasan Riau perlu dicermati. Proyek ini bukan hanya membuka isolasi wilayah, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan pascabencana. Namun, tol semata tidak cukup bila dibangun tanpa standar ketahanan bencana yang ketat.
Pengalaman menunjukkan, infrastruktur cepat rusak karena desain mengabaikan peta risiko. Drainase buruk, lereng tidak diperkuat, dan pengawasan lemah membuat investasi triliunan rupiah cepat tergerus alam. Di sinilah kebijakan harus berubah dari sekadar membangun menjadi membangun dengan cerdas.
Bank Dunia mengingatkan bahwa ketangguhan infrastruktur adalah kunci menghapus kemiskinan ekstrem dan mencapai kemakmuran bersama pada 2030. Dengan kata lain, membangun tahan bencana bukan pengeluaran sia-sia, melainkan investasi strategis bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menjahit Infrastruktur dan Ekonomi
Sumatera Barat membutuhkan lompatan kebijakan. Pertama, integrasikan perencanaan infrastruktur dengan peta risiko bencana dan pusat-pusat ekonomi. Jalur distribusi pangan, kawasan wisata, dan sentra industri harus menjadi prioritas penguatan.
Kedua, percepat reaktivasi jalur kereta api sebagai tulang punggung logistik alternatif. Kereta tidak hanya menopang pariwisata, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan saat bencana datang. Ketiga, libatkan perguruan tinggi dan pakar lokal dalam audit desain agar setiap proyek benar-benar tahan uji.
Terakhir, bangun skema pendanaan inovatif melalui kemitraan pemerintah dan swasta untuk mempercepat proyek strategis. Infrastruktur tangguh bukan kemewahan, melainkan syarat mutlak agar ekonomi daerah tidak terus tersedak setiap musim hujan.
Bencana mungkin tak bisa dicegah, tetapi kerugian ekonomi bisa ditekan. Di negeri rawan bencana seperti Sumatera Barat, masa depan pertumbuhan tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita membangun, melainkan seberapa cerdas kita menyiapkan infrastruktur yang sanggup menjaga ekonomi tetap bergerak. (*)
