JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terkini penanganan darurat dan pemulihan bencana hidrometeorologi basah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga Senin (20/1). Upaya terpadu lintas sektor terus dioptimalkan guna memastikan keselamatan masyarakat terdampak serta mempercepat transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal.
Berdasarkan laporan terbaru, tercatat adanya penambahan satu korban meninggal dunia di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia secara keseluruhan mencapai 1.200 jiwa, sementara korban hilang tercatat sebanyak 143 jiwa. Adapun jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian mencapai 113.903 jiwa. Data ini menunjukkan dinamika pergerakan pengungsi seiring dengan proses pembersihan wilayah, pemulihan kawasan permukiman, serta pembangunan hunian sementara yang terus berlangsung di wilayah terdampak.
Dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang semakin kondusif untuk dihuni kembali, percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan serta pembersihan akses jalan dan jembatan, dan pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Laporan distribusi logistik yang dihimpun sejak 29 November 2025 hingga 19 Januari 2026, total bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak mencapai 1.757,03 ton atau sebesar 99,76 persen dari total logistik yang tersedia. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui berbagai moda transportasi, meliputi 56 sorti pesawat charter BNPB, 64 sorti pesawat Hercules, 55 unit truk melalui jalur darat, serta 7 kapal laut.
Sementara itu, distribusi logistik harian yang dilaksanakan pada 19 Januari 2026 menunjukkan bahwa di Provinsi Aceh penyaluran melalui jalur udara dilakukan sebanyak 10 sorti dengan muatan 9,9 ton, serta melalui jalur darat menggunakan 3 truk dengan muatan 7,5 ton. Dengan demikian, total logistik yang terdistribusi di Aceh pada hari tersebut mencapai 17,4 ton. Untuk wilayah Sumatra Utara, distribusi logistik dilakukan melalui jalur darat menggunakan 4 truk dengan total muatan 10,31 ton. Adapun di Sumatra Barat, bantuan logistik disalurkan melalui jalur darat sebesar 0,19 ton ke wilayah terdampak.
BNPB bersama pemerintah daerah juga terus mengakselerasi pembangunan hunian sementara dengan target utama penyelesaian sebelum bulan Ramadan. Dari total 50.974 unit rumah rusak berat, telah diajukan pembangunan sebanyak 27.946 unit huntara. Hingga 20 Januari 2026, sebanyak 6.646 unit huntara masih dalam proses pembangunan, sementara 1.286 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni. Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 13.082 unit, dengan 648 unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi.
Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa transisi menuju hunian tetap, skema bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) terus dioptimalkan. Hingga 20 Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 18.953 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.585 rekening penerima telah dinyatakan siap, dan bantuan DTH telah disalurkan kepada 2.929 kepala keluarga.
Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan darurat, pemulihan, serta mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah dalam jangka pendek. BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 20 Januari 2026, OMC di wilayah Aceh telah dilaksanakan sebanyak 507 sorti dengan total penggunaan bahan semai mencapai 484.600 kilogram. Di wilayah Sumatra Utara, OMC tercatat sebanyak 390 sorti dengan total bahan semai 342.600 kilogram, sementara di Sumatra Barat telah dilaksanakan 407 sorti dengan total bahan semai sebesar 404.325 kilogram. Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan intensitas curah hujan serta mengurangi potensi terjadinya bencana susulan di wilayah rawan.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta seluruh unsur masyarakat guna memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang solid tersebut, percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan hunian layak, serta penguatan langkah-langkah mitigasi risiko bencana diharapkan mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (*)
