PASAMAN, HARIANHALUAN.ID — Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintah nagari se-Kabupaten Pasaman tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman, Kamis (22/1/2026), berlangsung dalam suasana berbeda.
Forum penting tersebut justru diwarnai kekecewaan Welly Suhery, akibat rendahnya tingkat kehadiran wali nagari.
Sejumlah kursi peserta tampak kosong saat kegiatan dimulai. Bahkan, sebagian wali nagari dilaporkan datang terlambat. Kondisi ini menjadi sorotan utama Bupati Pasaman yang menilai rakor seharusnya menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah pemerintahan nagari.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Parulian, Sekretaris Daerah Yudesri, Asisten I Asrial, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun, minimnya kehadiran wali nagari membuat tujuan awal penyamaan persepsi tidak berjalan optimal.
Saat membuka kegiatan, raut wajah Bupati Welly terlihat lebih tegas dari biasanya. Dengan nada serius, ia meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) untuk mencatat dan melaporkan wali nagari yang tidak hadir tanpa keterangan jelas.
“Tolong absennya dicek dengan benar dan laporkan kepada saya wali nagari yang tidak hadir,” ucap Welly di hadapan peserta rakor, menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur pemerintahan nagari.
Dalam sambutannya, Bupati Pasaman kembali mengingatkan bahwa pemerintahan nagari merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pasaman. Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan nagari.
Menurutnya, pengelolaan keuangan nagari harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari wajib tepat waktu dan berkualitas sebagai wujud disiplin administrasi dan dasar kepercayaan masyarakat.
Bupati Welly juga menekankan agar seluruh program yang dijalankan pemerintah nagari selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman.
Seluruh wali nagari diminta mendukung penuh 10 program unggulan daerah tanpa mengedepankan ego sektoral.
