Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Teddy Marta, menjelaskan bahwa rakor tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan nagari, mulai dari administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, hingga sinkronisasi program pembangunan.
Ia berharap melalui rakor ini koordinasi antar pemerintahan semakin kuat dan disiplin aparatur nagari dapat ditingkatkan. Namun, peringatan keras dari bupati menjadi sinyal tegas bahwa ke depan, komitmen dan kehadiran wali nagari dalam agenda strategis pemerintahan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. (*)
WhatsApp Harianhaluan.id
+ Gabung
