Peristiwa ini bukan yang pertama. Sebelumnya, seorang lansia dari kampung yang sama bahkan terpaksa dibonceng bertiga menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan layanan kesehatan, itu pun hanya dapat dilakukan saat cuaca cerah. Ketika hujan turun, akses benar-benar terputus.
Kampung Ngalau Gadang dihuni sekitar 168 kepala keluarga atau sekitar 670 jiwa. Di kampung tersebut hanya terdapat satu TK, satu SD, dan satu Puskesri. Sementara siswa SMP hingga SMK harus bersekolah ke luar kampung. Ketika akses terputus, pendidikan ikut lumpuh, guru tidak bisa masuk, dan aktivitas ekonomi warga nyaris berhenti.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya menyampaikan rencana pemasangan gorong-gorong plat baja Aramco berdiameter tujuh meter sebagai pengganti jembatan yang putus, serta pengerahan alat berat untuk membersihkan material longsor. Namun hingga kini, realisasi di lapangan belum sepenuhnya dirasakan oleh warga.
Di tengah situasi tersebut, publik mempertanyakan peran dan keberpihakan pimpinan DPRD Pesisir Selatan. Sebagai lembaga pengawas dan representasi suara rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk bersuara, terlebih dalam kondisi darurat yang menyangkut keselamatan warga.
Bagi masyarakat Ngalau Gadang, setiap hari tanpa akses bukan sekadar keterlambatan pembangunan, melainkan ancaman nyata bagi nyawa manusia. Mereka tidak menuntut kemewahan, hanya jalan yang bisa dilalui, jembatan yang menghubungkan, dan kehadiran negara yang benar-benar terasa saat paling dibutuhkan. (*)
