PADANG, HARIANHALUAN.ID — Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan gerakan mahasiswa Sumatera Barat. Setelah sembilan tahun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat berdiri, untuk pertama kalinya tongkat estafet kepemimpinan Koordinator Pusat dipercayakan kepada UIN Imam Bonjol Padang melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA).
Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX Aliansi BEM se-Sumatera Barat yang digelar di Aula STAI Ar Risalah, Kota Padang, Jumat (23/1/2026). Forum tertinggi aliansi mahasiswa tingkat provinsi itu dihadiri perwakilan 36 BEM dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sumatera Barat.
Momentum ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang, tetapi juga menandai babak baru kepemimpinan gerakan mahasiswa di Sumatera Barat, dengan harapan lahirnya konsolidasi yang lebih kuat dan arah perjuangan yang lebih tajam.
Dalam Musda tersebut, UIN Imam Bonjol Padang mengutus enam delegasi resmi yang terlibat aktif dalam dinamika forum. Mereka adalah Hidayatul Fikri selaku Presiden Mahasiswa, Habib Prananda sebagai Wakil Presiden Mahasiswa, Nader selaku Menteri Dalam Negeri, Hendrix Trias Junica sebagai Menteri Pendidikan dan Olahraga, Aulia Eka Putra selaku Menteri Politik dan Kajian Strategis, serta Arif Fadhilah sebagai Staf Menteri Luar Negeri.
Keenam delegasi ini berperan dalam proses musyawarah, konsolidasi antar-BEM, hingga perumusan arah dan strategi gerakan Aliansi BEM se-Sumatera Barat untuk satu tahun ke depan.
Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Hidayatul Fikri, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan seluruh anggota aliansi. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan soliditas pasca-Musda, serta mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk meninggalkan perbedaan yang sempat muncul selama forum berlangsung.
“Terima kasih kepada seluruh anggota Aliansi BEM se-Sumatera Barat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada UIN Imam Bonjol Padang. Cukuplah dinamika selama Musda menjadi bagian dari proses demokrasi. Setelah ini saatnya kita berjalan bersama, bersatu untuk kepentingan mahasiswa dan rakyat Sumatera Barat,” ujar Hidayatul Fikri.
Di bawah kepemimpinan Koordinator Pusat yang baru, Aliansi BEM se-Sumatera Barat menegaskan komitmen untuk tampil lebih lantang dalam mengawal berbagai persoalan strategis daerah. Isu kerusakan lingkungan akibat praktik illegal logging dan illegal mining menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang besar terhadap ekosistem dan keberlanjutan Sumatera Barat.
Selain itu, praktik korupsi yang dinilai masih menggerus keuangan daerah dan merusak tata kelola pemerintahan juga akan menjadi fokus utama pengawalan gerakan mahasiswa.
Aliansi BEM se-Sumatera Barat juga menyoroti sektor pertanian yang hingga kini belum mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah secara optimal. Minimnya perlindungan terhadap petani, rendahnya nilai tambah produk pertanian, serta terbatasnya akses pasar dinilai menjadi faktor yang melemahkan ekonomi daerah dan membutuhkan kebijakan serius dari pemerintah.
Dengan kepemimpinan baru ini, Aliansi BEM se-Sumatera Barat menegaskan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan masa depan Sumatera Barat. (*)
