BANDUNG BARAT, HARIANHALUAN.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., tiba di Bandung Barat pada Minggu (25/1). Suharyanto memastikan bahwa upaya pencarian dan penanganan pascalongsor berjalan optimal.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming pagi ini juga meninjau langsung lokasi terdampak bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Selain Kepala BNPB Suharyanto, turut mendampingi dalam kegiatan yakni Menko PMK Pratikno, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifarul Choiri Fauzi, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi.
“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Tim sudah turun semua ke lapangan dan kita upayakan semaksimal mungkin untuk pencarian korban,” ujar Gibran.
Para rombongan melihat secara langsung kondisi wilayah terdampak bencana, memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk logistik, layanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.
“Kami dari pemerintah pusat lewat BNPB akan mendukung penuh terkait kebutuhan masyarakat terdampak sampai kondisi pulih,” jelas Suharyanto.
Menko PMK Pratikno menyebut, sebagai bagian dari penanganan terpadu lintas kementerian dan lembaga, bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan penyelamatan jiwa serta perlindungan pengungsi.
“Kami mengutamakan penyelamatan jiwa. Operasi SAR dilakukan 24 jam nonstop karena masih ada puluhan warga yang dalam pencarian, bersamaan dengan perlindungan pengungsi dan pencegahan bencana susulan,” ujar Pratikno.
Sejalan dengan upaya pencarian pertolongan, perlindungan dan pelayanan bagi para pengungsi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam penanganan bencana ini, pemerintah mengerahkan lima klaster utama yang bekerja secara terkoordinasi di lapangan, yaitu klaster SAR, kesehatan, logistik, perlindungan dan pengungsian, dan pemulihan.
Klaster SAR yang dipimpin Basarnas bersama TNI, Polri, BNPB, dan BPBD. Dalam operasi ini sudah mengerahkan lebih dari 250 personel serta alat berat untuk mempercepat proses pencarian.
“Saat ini lebih dari 250 personel terlatih terlibat langsung dalam operasi SAR, didukung unsur udara dengan drone serta unsur darat. Operasi dilakukan bertahap demi keselamatan seluruh tim,” jelas Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Klaster kesehatan menyediakan pos kesehatan lapangan dengan layanan 24 jam, ambulans siaga, mekanisme rujukan bagi korban kritis, serta layanan kesehatan jiwa dan trauma healing bagi para penyintas. Untuk pos kesehatan sudah melayani para warga yang hendak memeriksa kesehatannya, pos ini berada di halaman Kantor Desa Pasirlangu.
Lebih lanjut, Klaster logistik memastikan kebutuhan permakanan, sembako, selimut, dan hygine kit. Klaster pengungsian dan perlindungan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memberikan pendampingan kepada keluarga korban terdampak. Terakhir, klaster pemulihan untuk membangun kembali kehidupan warga termasuk opsi relokasi ke tempat yang lebih aman.
Data sementara terkait pengungsi yang berada di Kantor Desa Pasirlangu per Minggu (25/1) pukul 14.00 WIB berjumlah 232 jiwa dengan rincian gor desa 141 jiwa dan aula desa 8 jiwa. Selanjutnya ada tiga skema yang disiapkan bagi para pengungsi, yang pertama warga akan dibuatkan hunian sementara (huntara), yang kedua tinggal di rumah saudara dengan menggunakan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan terakhir yakni opsi relokasi ke tempat yang lebih aman.
“Tentu penentuan lokasi juga akan melibatkan Badan Geologi supaya lebih aman, masyarakat yang tidak terkena dampak, tapi lokasinya masih rawan, maka akan kita tindaklanjuti walaupun saat ini tidak terkena longsor, itupun harus direlokasi,” jelas Suharyanto.
Kolaborasi antar lintas kementerian dan lembaga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat kebencanaan. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana serta memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. (*)
