Pratikno mengungkap bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini diketuai oleh Mendagri, dan bertugas melakukan percepatan pemulihan, rehabilitasi, serta rekonstruksi. “Dengan mandat yang lebih baik, kami mulai dari infrastruktur tentu saja. Banyak sekali jalan dan jembatan rusak yang mesti diperbaiki. Termasuk juga listrik, BBM, dan lain-lain. Huntara juga sudah banyak dibangun,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas gerak cepat BNPB serta pemerintah daerah (pemda) dalam menyelesaikan huntara. “Huntara ini salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi yang rumahnya terdampak rusak ringan, sedang, dan berat,” kata Tito.
Ia menyebutkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi warga yang rumahnya rusak. Bagi yang rusak ringan dan sedang diberikan biaya Rp15 juta–Rp30 juta. “Sedangkan rusak berat, mereka disiapkan huntap. Tapi sebelum huntap, mereka diberikan dua opsi. Satu, disiapkan huntara atau mereka ingin tidak di huntara tapi tinggal di rumah saudara, atau ngontrak. Mereka akan diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH),” ucapnya.
Tito mengatakan tahapan DTH sudah dilakukan dan terus akan terus dikoordinasikan dengan BPS untuk validasi data di tiga provinsi terdampak. Jika data sudah tervalidasi, DTH segera dibayar ke rekening penerima. Untuk di Sumbar, sebanyak 1.867 DTH sudah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
DTH diberikan kepada pengungsi yang tidak masuk huntara. Jumlahnya sebesar Rp600.000 per kepala keluarga (KK) setiap bulannya. Dana tersebut akan diberikan selama enam bulan atau hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai dikerjakan.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto memastikan masyarakat yang telah menepati huntara akan tetap terpenuhi hak logistiknya. Untuk di Kabupaten Agam, dari target 385 unit huntara, 117 unit di antaranya sudah selesai dibangun. Di Kabupaten Padang Pariaman total 74 unit sudah selesai dibangun.
Kemudian, Kabupaten Limapuluh Kota dari total 60 unit, baru 34 unit huntara selesai. Berikutnya, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 62 unit, baru 42 unit yang selesai pembangunannya.
“Secara keseluruhan, kebutuhan huntara di Sumbar berjumlah 417 unit. Di sisi lain, masyarakat yang masuk ke huntara tidak akan kehilangan haknya untuk mengakses logistik,” ujar Suharyanto.
Ia menerangkan, akan ada beberapa skema pendistribusian logistik untuk masyarakat yang dilakukan di hantura. Salah satunya, jika di lokasi huntara tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk memasak sendiri, maka akan disiapkan dapur umum.
“Kalau memungkinkan diberikan makanan padat, mereka bisa masak masing-masing. Penghuni huntara yang butuh alat masak, silakan ajukan ke personel kami yang ada di situ,” ujar Suharyanto.
