Salah seorang penghuni huntara Lapangan Kayu Pasak, Welmi Asmar (41) mengakui fasilitas huntara yang didirikan BNPB cukup memadai bagi keluarganya. Ia memilih tinggal di huntara dibandingkan di lokasi pengungsian. “Kalau untuk sementara waktu, huntara ini sudah lumayan. Daripada di lokasi pengungsian kami terpaksa beramai-ramai,” ujar Welmi.
Ayah dua orang anak itu mengaku, ia sebelumnya mengungsi di bangunan sekolah dasar di mana satu ruang kelas diisi 20 kepala keluarga. Dengan adanya huntara ini, kini dirinya dan keluarga tidak perlu lagi bersempit-sempitan. “Sekarang alhamdulillah sudah ada huntara. Saya berharap ke depan kami warga terdampak bisa hidup normal kembali,” ujarnya.
Dalam Tahap Pemulihan
Suharyanto mengatakan, di wilayah Sumbar terdapat 13 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Saat ini Sumbar sudah masuk tahap pemulihan dari transisi darurat. “Dengan adanya transisi darurat ini bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Atau pengalihan tanggung jawab ke pemda. Tidak seperti itu,” ucapnya.
Menurut Suharyanto, transisi darurat ini menunjukkan kerja pemerintah pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah membuahkan hasil. “Kebutuhan logistik, atau kebutuhan apapun yang diperlukan daerah dalam masa transisi darurat, sama dengan kondisi tanggap darurat. Tapi kondisi lapangan dalam transisi darurat lebih baik dari kondisi saat tanggap darurat,” katanya.
Untuk akses jalan nasional yang terputus, Sumbar juga cepat dalam penanganan. Suharyanto menyebut, hanya ada satu jalan nasional di kawasan Lembah Anai yang masih tahap perbaikan.
“Puluhan akses jalan nasional yang semula terputus sekarang semuanya sudah tersambung. Hanya tinggal satu yang masih harus diperbaiki, karena hanya bisa dilalui kendaraan kecil,” katanya.
Begitupun jalan provinsi yang awalnya terputus karena bencana, saat ini semua sudah tersambung dan dapat dilalui kendaraan. Namun BNPB akan terus memonitor perkembangan perbaikan jalan hingga ke tingkat kabupaten, kota, sampai ke pedesaan. (*)
