MENTAWAI

Mentawai Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

6
×

Mentawai Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Sebarkan artikel ini

KEPULAUAN MENTAWAI, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (26/1/2026), bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kegiatan ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Forum Konsultasi Publik RKPD menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, DPRD, serta para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai ke depan agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Baca Juga  Sektor Perikanan Tangkap di Mentawai Belum Tergarap Maksimal

Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, dalam sambutannya menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD memiliki peran penting untuk memastikan arah kebijakan, prioritas program, dan kegiatan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
“Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Rinto.

Lebih lanjut disampaikan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus dihadapi, antara lain peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Baca Juga  Komunitas Peduli Kucing Padang, Dorong Sterilisasi Subsidi untuk Tekan Populasi Kucing Jalanan

Bupati juga menekankan pentingnya integrasi program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, penguatan sekolah unggul, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. (*)