JAWA TENGAH, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap menyerahkan 17 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, pada Selasa (27/1). Huntara tersebut diperuntukkan bagi 17 kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat dan tertimbun material longsor akibat bencana yang terjadi pada 13 November 2025, sehingga tidak lagi layak huni.
Penyerahan huntara yang berlokasi di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, dilakukan secara simbolis melalui prosesi pemotongan pita oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Cilacap, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah.
Huntara yang dibangun tersebut telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Setiap unit huntara dilengkapi dengan kamar tidur, toilet, dapur, ruang keluarga, serta peralatan penunjang yang dibutuhkan warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Selain 17 unit huntara yang menjadi prioritas bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah pusat melalui BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap juga membangun huntara dengan total sebanyak 56 unit. Pembangunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, di mana selain 17 rumah yang rusak berat, terdapat 49 rumah lainnya yang berada di zona rawan bencana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi BNPB guna mencegah risiko bencana serupa di masa mendatang.
“Sebanyak 56 huntara telah dibangun, dan Alhamdulillah pada hari ini 17 kunci huntara telah diserahkan kepada 17 kepala keluarga penerima manfaat,” ujar Andi Eviana.
Lebih lanjut, Evi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah juga akan membangun hunian tetap (huntap) permanen bagi seluruh 56 kepala keluarga yang berhak. Pembangunan huntara yang akan dilanjutkan dengan huntap ini diharapkan menjadi titik awal pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana.
Evi berharap, setelah nantinya menempati hunian tetap, masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan rumah tersebut dengan baik. BNPB juga menegaskan agar huntap tidak disewakan maupun diperjualbelikan, mengingat hunian tersebut merupakan bantuan pemerintah bagi korban bencana.
Untuk memastikan pemanfaatan hunian sesuai peruntukannya, Andi Eviana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap segera menyusun regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan huntara dan huntap ke depan.
“Setelah menjadi hunian tetap, kami berharap Bupati bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun aturan terkait pemanfaatan huntap. Jangan sampai ada yang disewakan, karena itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Rasa syukur juga disampaikan oleh warga penerima manfaat. Tarkim, salah satu warga terdampak, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan pemerintah.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kepala BNPB, Bapak Gubernur Jawa Tengah, dan Bapak Bupati Cilacap. Alhamdulillah, hunian sementara sudah kami terima dengan fasilitas yang lengkap dan sangat mendukung kebutuhan kehidupan sehari-hari,” ujar Tarkim.
Adapun progres pembangunan huntara di Desa Jenang saat ini telah mencapai 36 unit yang siap dihuni. Sementara itu, 18 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan rampung pada 31 Januari 2026. Di lokasi yang sama juga telah dibangun satu unit rumah contoh hunian tetap yang akan segera direalisasikan setelah seluruh pembangunan huntara selesai. (*)
