Diketahui, pelayanan air bersih dikomandoi BPBD. Sebanyak 13 unit armada milik BPBD, Damkar, PU Balai, dan PMI dikerahkan setiap hari dengan rata-rata 30 kali ritase (round trip). Setiap armada menyuplai lebih dari 100 kubik air per hari untuk warga terdampak, di luar pelanggan tetap PDAM.
Kemudian Dinas Perkim sampai saat ini tengah memvalidasi rencana pembangunan sumur bor di 212 titik guna memastikan status lahan.
Sementara itu dari Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menjelaskan bahwa kekeringan yang melanda telah memicu penurunan permukaan air tanah secara drastis. Akibatnya, sumur dangkal milik warga tidak lagi mampu mengeluarkan air.
“Harapan kita air yang mengalir di saluran irigasi ini akan mengisi ruang-ruang dan pori-pori tanah. Dengan begitu, permukaan air tanah akan naik dan mengisi kembali sumur-sumur masyarakat,” ujar Tri Hadiyanto.
Meski berada di wilayah Kota Padang, status kewenangan Daerah Irigasi (DI) Gunung Nago berada di bawah Pemprov Sumbar karena luasnya yang mencapai sekitar 2.800 hektare. Oleh karena itu, Pemko Padang bergerak cepat dengan menjalin kolaborasi erat.
“Ini adalah kerja bersama. Ada unsur Pemko Padang, pemerintah provinsi, dan juga pihak Balai Wilayah Sungai (BWS). Koordinasi ini penting agar penanganan teknis tidak terkendala administrasi kewenangan,” jelasnya.
Dinas PUPR Kota Padang telah merinci dua metode berbeda yang diterapkan untuk mempercepat aliran air. Pertama, saluran Irigasi Kanan menggunakan bantuan dua unit pompa besar dari Balai Wilayah Sungai (BWS) dengan kapasitas total 500 liter per detik untuk menyedot air langsung dari sungai ke saluran irigasi.
Kedua, saluran Irigasi Kiri yang berfokus pada pembersihan sedimen dan pengerukan material yang menghambat laju air di pintu masuk (intake). “Jika pembersihan sedimen dan perbaikan intake selesai, air bisa langsung kita alirkan. (*)
