LIMA PULUH KOTA, HARIANHALUAN.ID— Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, indra Suryani angkat bicara menanggapi surat anonim yang mengungkap dugaan skandal korupsi pengadaan bantuan bencana dan bantuan sosial di daerah tersebut.
Surat tanpa identitas pengirim itu diketahui telah dikirimkan ke enam alamat email redaksi koran besar di Sumatra Barat yakni Harian Haluan, Singgalang, Padang Ekspres, Posmetro, Rakyat Sumbar, dan Koran Padang.
Indra Suryani menegaskan, seluruh tudingan yang termuat dalam surat anonim tersebut tidak berdasar dan tidak didukung oleh hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
“Kalau memang ada kejanggalan, tentu sudah ada pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan. Ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah masuk, dan tidak ada temuan. Tidak ada satu pun temuan untuk Dinas Sosial,” ujar Indra saat dikonfirmasi Haluan Rabu (28/1/2026) malam
Ia mengaku justru heran dengan munculnya surat anonim tersebut, mengingat instansinya baru saja menjalani pemeriksaan menyeluruh.
“Makanya saya bingung juga, siapa sebenarnya yang menyebarkan surat ini,” katanya.
Indra Suryani mengaku pertama kali mengetahui keberadaan surat tersebut setelah diberi tahu oleh salah seorang anggota dewan. Ia mempertanyakan motif dan latar belakang pengirim, terlebih karena surat itu tidak disertai identitas maupun tanda tangan yang bisa pertanggungjawabkan.
“Kalau memang dari internal, harusnya ada tanda tangan. Ini kan anonim. Bisa saja ada segelintir orang yang punya kepentingan pribadi atau mungkin sakit hati kepada saya,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan tidak alergi terhadap pengawasan dan justru membuka diri jika memang ada pemeriksaan lanjutan.
“Kalau ada Inspektorat mau periksa, silakan. BPK pun sudah periksa, dan hasilnya clear,” tegasnya.
Menanggapi tudingan terkait kepesertaan BPJS gratis yang disebut-sebut melibatkan keluarganya, Indra memberikan klarifikasi tegas.
“Anak saya dua-duanya PNS. Salah satunya dokter hewan yang punya klinik di Payakumbuh dan Pekanbaru. Cucu saya yang disebut-sebut itu baru lahir kemarin,” katanya.
Ia menegaskan, proses persalinan cucunya bahkan tidak menggunakan BPJS.
“Melahirkannya di Rumah Sakit Andini, milik Wali Kota Payakumbuh. Jadi saya tidak tahu dari mana informasi itu berasal,” ujarnya.
Lalu terkait tudingan konflik kepentingan dengan UD Putri Tunggal yang disebut dalam surat anonim, Indra tidak menampik bahwa usaha tersebut memang milik anaknya. Namun ia menegaskan, keterlibatan usaha itu terjadi dalam konteks penanganan darurat bencana.
“Bantuan bencana itu sifatnya darurat. Kalau hari ini terjadi bencana, hari ini juga kita harus turun ke lokasi. Kadang nilainya bisa sampai Rp30 juta. Siapa yang mau menghutangkan? Tidak ada,” jelasnya.
Menurut Indra, dalam kondisi darurat, Kepala Dinas harus mengambil langkah cepat agar bantuan segera sampai ke korban.
“Pengadaan bantuan bencana itu tidak bisa di-saving. Baru direalisasikan setelah bencana terjadi. Kalau ragu, silakan diperiksa,” ujarnya.
Untuk pengadaan bantuan sosial lainnya, Indra menegaskan seluruh proses dilakukan melalui penyedia pihak ketiga dan sesuai prosedur.
“HPS bukan saya yang menentukan sendiri. Saya perintahkan anggota untuk survei harga, ada bukti surveinya. Semua lewat prosedur,” katanya.
Ia juga membantah tudingan mark up harga, termasuk soal kelebihan transfer.
“Kalau pun ada kelebihan Rp90 ribu, itu langsung dikembalikan. Pernah kejadian di bendahara. Kalau ada, tentu ada temuannya,” ujarnya.
Indra juga menanggapi tudingan terkait perubahan desil kemiskinan yang disebut-sebut dimanipulasi.
“Desil itu diproses oleh BPS nasional. Tidak bisa dipaksakan. Datanya objektif. Kita usulkan, tapi kalau datanya memang begitu, desil bisa naik,” jelasnya.
Sementara tuduhan perbaikan mobil dinas fiktif juga dibantahnya.
“Itu tidak benar. Mobil dinas memang diperbaiki, cat diganti. Bisa dicek ke Auto 2000 tempat saya memperbaiki,” katanya.
Indra menegaskan dirinya siap mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya, terlebih karena ia akan memasuki masa pensiun pada September mendatang.
“Saya hampir pensiun. Saya tidak mau berbuat yang macam-macam. Justru yang paling saya takutkan itu urusan keuangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam pemeriksaan BPK terakhir, tidak ada satu pun temuan atas dirinya secara pribadi.
“Yang ada temuan justru di anggota saya, soal pengadaan BBM. Saya tidak ada satu pun. Karena saya sangat berhati-hati,” pungkasnya. (*)
