PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.ID — Sebuah surat terbuka bernada getir dan penuh keputusasaan menyertai beredarnya surat anonim yang mengungkap dugaan skandal korupsi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Dokumen tersebut dikirimkan secara bersamaan ke enam alamat redaksi koran besar di Sumatra Barat dan kini memantik perhatian publik.
Surat terbuka yang ditujukan kepada media dan hati nurani publik itu ditulis oleh pihak yang mengaku sebagai karyawan dan karyawati Dinas Sosial Lima Puluh Kota. Mereka menggambarkan kondisi batin yang diliputi rasa takut, lelah, dan putus asa setelah lama memilih diam.
“Kami menulis surat ini dengan tangan gemetar dan hati yang lelah. Lelah karena terlalu lama diam, terlalu sering berharap, dan keadilan seolah selalu menjauh setiap kali kami mencoba mendekat,” tulis mereka dalam lampiran Email yang dikirimkan ke alamat redaksi Haluan tersebut.
Surat terbuka tersebut disebut sebagai pengantar atas surat anonim yang memuat sejumlah dugaan serius, mulai dari penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan dalam pengadaan bantuan sosial, hingga praktik-praktik yang dinilai melukai rasa keadilan bagi masyarakat miskin dan pegawai internal.
Dalam surat itu, penulis mengungkap dugaan bahwa pengadaan bantuan sosial termasuk bantuan sandang dan bantuan bencana diarahkan untuk dibelanjakan ke usaha pribadi milik kepala dinas. Bahkan, disebutkan usaha tersebut tidak menyediakan barang sesuai peruntukan bantuan.
Selain itu, disinggung pula dugaan kelebihan transfer pembayaran bantuan bencana ke rekening usaha pribadi yang disebut tidak pernah dikembalikan meski bukti telah disampaikan. Harga bantuan sosial juga diklaim dinaikkan jauh di atas harga pasaran tanpa penjelasan yang transparan.
Sorotan lain tertuju pada perjalanan dinas luar provinsi yang disebut berulang kali dilakukan oleh satu pihak, di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, pegawai lain justru mengalami pemotongan hak perjalanan dinas, termasuk potongan 10 persen dari SPPD yang hingga kini dipertanyakan peruntukannya.
Surat anonim dan surat terbuka itu juga memuat dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan penerima BPJS gratis, hingga dugaan pembuatan SPJ perbaikan mobil dinas yang tidak diikuti perbaikan fisik.
“Semua ini kami saksikan. Semua ini kami tahu. Dan semua ini terlalu berat untuk terus kami simpan sendiri,” tulis mereka.
Menanggapi beredarnya surat anonim dan surat terbuka tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Indra Suryani membantah seluruh tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di Dinas Sosial telah berjalan sesuai aturan.
Indra menyatakan, seluruh kegiatan pengadaan dan penggunaan anggaran di instansinya telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, tidak menemukan adanya temuan kerugian negara maupun pelanggaran prosedur sebagaimana yang dituduhkan dalam surat anonim.
“Semua sudah diperiksa BPK, dan tidak ada temuan. Makanya saya bingung siapa sebenarnya yang menyebarkan surat ini,” ujarnya dikonfirmasi Haluan Rabu (28/1/2026) malam.
Ia juga menilai, beredarnya surat anonim tanpa identitas jelas berpotensi menyesatkan opini publik dan merusak nama baik pribadi maupun institusi. Meski demikian, Indra menyatakan pihaknya tetap terbuka jika ada klarifikasi atau pemeriksaan lanjutan dari aparat pengawas maupun penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, polemik surat anonim dan surat terbuka tersebut masih menjadi perbincangan di ruang publik. Sejumlah pihak mendorong agar dugaan-dugaan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara objektif oleh lembaga berwenang, sementara asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. (*)
