PADANG, HARIANHALUAN.ID — Silaturahmi pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sumatera Barat (Sumbar) dengan Ketua Tim Penggerak PKK Sumbar, Harneli Mahyeldi, di Rumah Dinas Gubernur, Jumat (30/1), mengungkap persoalan mendasar yang kerap dihadapi organisasi perempuan, yakni lemahnya transparansi pengelolaan dana dan belum optimalnya dampak ekonomi bagi anggota.
Dalam diskusi tersebut, Harneli menegaskan bahwa keberlangsungan organisasi tidak ditentukan oleh besar kecilnya iuran, melainkan oleh kejelasan pengelolaan dan keberpihakan pada anggota.
Ia mencontohkan praktik sejumlah organisasi perempuan yang mampu mengelola iuran kecil secara konsisten menjadi dana kolektif untuk kebutuhan sosial, kesehatan, hingga simpan pinjam.
“Organisasi jangan sampai menjadi beban. Justru harus hadir ketika anggota dalam kondisi sulit. Bantuan harus tepat sasaran, tidak berbelit, dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi anggota,” ujar Harneli.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa transparansi, kepercayaan anggota akan mudah terkikis. Menurutnya, organisasi perempuan harus dikelola secara terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan, bukan sekadar berjalan sebagai struktur formal.
Selain persoalan dana, pertemuan tersebut menyoroti tantangan ekonomi keluarga wartawan yang dinilai perlu direspons melalui program pemberdayaan yang nyata.
Harneli menilai pelatihan keterampilan yang sederhana dan aplikatif menjadi kebutuhan mendesak agar anggota, khususnya istri wartawan, memiliki sumber penghasilan tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Organisasi harus hidup dan berdampak. Jika tidak memberi manfaat langsung, maka eksistensinya akan dipertanyakan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua IKWI Sumbar, Erlina, mengakui bahwa penguatan tata kelola dan program ekonomi menjadi tantangan bersama organisasi perempuan. Ia berharap silaturahmi tersebut menjadi pintu masuk kolaborasi yang lebih konkret antara IKWI dan PKK Sumbar.
