PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi dengan menemui Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, dalam agenda silaturahmi dan pembahasan pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Bupati Tanah Datar, Eka Putra, Rabu (28/1) malam, dan turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Pariaman serta Wali Kota Padang Panjang, Hendrianis.
Dalam pertemuan itu, Yota Balad menyampaikan kondisi infrastruktur pelayanan masyarakat di Kota Pariaman yang mengalami kerusakan cukup serius akibat bencana hidrometeorologi, selain rumah warga dan fasilitas pendidikan.
Ia menegaskan, sejumlah infrastruktur yang rusak merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat, khususnya pelajar, sehingga membutuhkan penanganan dan percepatan pembangunan.
“Beberapa akses warga dan pelajar menggunakan fasilitas tersebut untuk berangkat dan pulang sekolah, salah satunya Jembatan Kampung Apar yang rusak diterjang luapan air Sungai Batang Mangor pada akhir November lalu,” ujar Yota Balad.
Menurutnya, jembatan yang sebelumnya berupa jembatan gantung tersebut kini tidak lagi menjamin keamanan lalu lintas masyarakat dan siswa yang melintasi sungai di Desa Kampung Apar, sehingga diperlukan pembangunan jembatan permanen.
Selain pembangunan jembatan, Yota Balad juga menyerahkan sejumlah proposal kepada Menteri PU, di antaranya proposal pembangunan Pasar Basah Kota Pariaman, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta bantuan peralatan pascabencana hidrometeorologi.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat direalisasikan karena menyangkut keselamatan masyarakat sekaligus mendukung pemulihan ekonomi warga pascabencana.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PU RI Dody Hanggodo mengapresiasi langkah dan inisiatif Wali Kota Pariaman dalam memperjuangkan penanganan pascabencana di daerahnya.
Dody Hanggodo menyatakan usulan dari Pemerintah Kota Pariaman akan diproses melalui bidang terkait di Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)
