PADANG PANJANG

15 Usulan Prioritas Dibahas pada Musrenbang Ekor Lubuk Padang Panjang Timur

1
×

15 Usulan Prioritas Dibahas pada Musrenbang Ekor Lubuk Padang Panjang Timur

Sebarkan artikel ini

PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID —
Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), membahas 15 usulan prioritas pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar, Senin (2/2/2026).

Usulan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga keagamaan dan budaya. Pada sektor infrastruktur dan lingkungan, usulan meliputi rehabilitasi 15 unit rumah tidak layak huni, perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi dan drainase, normalisasi sungai sebagai upaya mitigasi bencana, penambahan dan perbaikan lampu penerangan jalan, lanjutan perbaikan kantor lurah, serta pengadaan plang identitas kelurahan.

Di bidang pendidikan, Ekor Lubuk mengusulkan lanjutan rehabilitasi SDN 09 PPT, termasuk pembangunan pagar dan gerbang sekolah guna menunjang keamanan serta kelayakan sarana prasarana.

Sementara pada sektor kesehatan dan sosial, diusulkan kegiatan penyuluhan, pendampingan, serta pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting, peningkatan kompetensi kader dan pengurus posyandu, serta pemenuhan kebutuhan keberlanjutan Sekolah Lansia.

Selain itu, untuk mendukung penguatan nilai keagamaan dan budaya, kelurahan mengajukan pelaksanaan pertunjukan seni budaya tingkat kelurahan, pelatihan imam dan muazin, serta peningkatan kapasitas qori dan qoriah dalam rangka persiapan MTQ tingkat kecamatan dan kota.

Wali Kota yang diwakili Kepala Bappeda, Putra Dewangga saat membuka kegiatan menyampaikan dinamika pembangunan saat ini dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menyebutkan, APBD Padang Panjang yang sekitar Rp500 miliar mengalami koreksi sebesar 20 persen, sehingga pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan kegiatan, tanpa menghilangkan upaya mencari solusi terbaik bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan sampai ada masyarakat yang tidak terwakili. Di Ekor Lubuk yang didominasi kelompok tani, tentu aspirasi mereka harus terakomodasi,” ujarnya.

Sementara itu, Camat PPT, Wira Jaya Septikha menyebut, musrenbang sebagai forum strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Ia berharap forum ini dimanfaatkan secara optimal dan disusun secara transparan.

“Tidak semua usulan dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran, sehingga penetapan prioritas menjadi hal penting. Namun seluruh masukan dan kontribusi masyarakat sangat berarti,” katanya.