Jumlah warga terdampak mencapai 51.796 KK, sementara warga mengungsi berjumlah 1.388 KK. Terdapat dua korban jiwa meninggal dunia akibat epilepsi setelah berenang dan tergelincir di sungai. Selain banjir, longsor juga terjadi di delapan titik di Kecamatan Babelan, Tambun Utara, Serang Baru, dan Bojongmangu. BPBD Kabupaten Bekasi telah menurunkan personel untuk penanganan di lokasi terdampak.
BNPB telah melakukan pendampingan penanganan banjir di Kabupaten Bekasi sejak pertengahan Januari 2026, meliputi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, serta pendistribusian bantuan logistik melalui BPBD setempat.
Sementara itu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dilanda banjir dan tanah longsor pada 7 Januari 2026 yang berdampak pada tujuh kecamatan dan 33 desa, dengan ketinggian air mencapai tiga meter. Bencana tersebut menyebabkan 131 unit rumah rusak berat, 86 unit rumah rusak sedang, dan 263 unit rumah rusak ringan, serta berdampak pada infrastruktur seperti jembatan dan jaringan air bersih.
Tim gabungan dengan pendampingan BNPB terus melakukan upaya penanganan. Hingga Minggu (1/2), akses transportasi darat menuju Kecamatan Loloda telah dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Pembersihan lumpur dan material banjir serta longsor masih berlangsung, didukung dengan kesiapsiagaan alat berat dan distribusi bantuan logistik.
Pengungsi dari Desa Gamomeng yang sebelumnya menempati Kantor Camat Sahu Timur telah kembali ke rumah masing-masing pada Selasa (27/1). BNPB terus mendampingi penanganan darurat dengan memastikan koordinasi lintas sektor dan kelancaran distribusi logistik di Kecamatan Ibu, Loloda, Sahu Timur, Sahu, dan Tabaru.
Merespons berbagai kejadian bencana hidrometeorologi basah, BNPB mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi, seperti BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan, khususnya saluran air, serta menyiapkan kebutuhan darurat seperti dokumen penting, obat-obatan, dan perlengkapan evakuasi. Kewaspadaan perlu ditingkatkan apabila terjadi hujan lebat berkepanjangan atau kenaikan tinggi muka air.
Pemerintah daerah diharapkan memperkuat sistem peringatan dini, memastikan kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dan dengan masyarakat. Edukasi publik, simulasi kesiapsiagaan, dan respons cepat saat kondisi darurat menjadi kunci dalam melindungi warga dan mengurangi dampak bencana. (*)
