PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.ID — Dari tahun ke tahun porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur Kota Payakumbuh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terus menipis. Terutama pada Dinas PUPR Kota Payakumbuh.
Menoreh kebelakang, 5 tahun lalu, anggaran pada dinas tersebut masih berkisar Rp100 miliar lebih. Tetapi tahun 2026 ini malah jauh menyusut, lebih dari separuh. Yakni diangka sekitar Rp40 miliar saja.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, tidak membuat Dinas PUPR kehilangan akal untuk terus membangun Kota Payakumbuh agar perwajahan kota jauh lebih tertata bagus.
Wali Kota Payakumbuh dokter Zulmaeta melalui Kepala Dinas PUPR Muslim pada Selasa (2/1) mengatakan, apabila hanya mengandalkan APBD kota saja untuk membangun infrastruktur, pasti tidak akan cukup.
Karena itu, dirinya terus berupaya mencari dana lain agar pembangunan kota terus berkesinambungan. Salah satunya dengan menjemput anggaran pusat, mendatangi kementerian-kementerian dengan harapan bisa membawa pembagian “kue” pusat ke daerah.
Ke pemerintah pusat, Dinas PUPR Kota Payakumbuh tidak hanya datang-datang saja, melainkan membawa dokumen yang berisikan usulan dalam pembangunan Kota Payakumbuh.
Baru-baru ini, Dinas PUPR Kota Payakumbuh selesai mendatangi Kementerian PU untuk mengantarkan sulan yang sangat prioritas dan mendesak saat ini. Yaitu usulan pembangunan ulang Pasar Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh pasca kejadian kebakaran.
“Saat ini, kita tengah melaksanakan proses penyiapan readiness criteria sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perdagangan sebagai langkah awal agar pembangunan kembali pasar dapat segera direalisasikan,” ujar Muslim.
Bagaikan gayung bersambut, kunjungan itu, dibalas langsung Menteri PU Dody Hanggodo. Orang nomor satu di kementerian tersebut datang langsung ke Kota Payakumbuh sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat.
Itupun menjadi sinyal kuat komitmen dan perhatian Kementerian PU terhadap rencana pembangunan kembali Pasar Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh, sekaligus memberikan dorongan percepatan penyelesaian dokumen teknis dan readiness criteria yang dibutuhkan. Rencananya ada sekitar Rp200 miliar APBN untuk pembangunan dan penataan kembali pasar yang terbakar.
Awal 2026, satu proyek prioritas selesai dibangun, nilainya pun sangat fantastis mencapai Rp42 miliar. Yaitu lanjutan normalisasi sungai Batang Agam hingga pengaspalan jalan di Kecamatan Payakumbuh Barat. Dimulai dari hulu Jembatan Sutan Syahril sepanjang 1,2 km.
Diakui Muslim, mengusulkan kegiatan normalisasi Sungai Batang Agam oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh ke pemerintah pusat telah dimulai sejak 2013 hingga 2025 dan akan terus berlanjut.
“Hingga saat ini, total anggaran yang sudah direalisasikan untuk normalisasi Batang Agam lebih kurang Rp300 miliar. Meliputi pembebasan lahan dari APBD Kota Payakumbuh sebesar Rp53 miliar dan pembangunan fisik normalisasi sungai sebesar Rp250 miliar yang bersumber dari APBN maupun APBD,” ujar Muslim.
Tahap selanjutnya yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah lanjutan normalisasi sungai Batang Agam dari hulu Jembatan Sutan Syahril menuju Jembatan Surabaya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan pekerjaan yang telah dimulai pada tahun 2025, dengan usulan anggaran sebesar Rp190 miliar, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sungai, mengurangi risiko banjir, serta melindungi kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.
“Selain itu, tahapan lanjutan normalisasi Sungai Batang Agam di Kecamatan Payakumbuh Timur juga tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Payakumbuh, dengan estimasi kebutuhan anggaran pembebasan lahan hingga pelaksanaan normalisasi sebesar ±Rp 600 miliar hingga Rp700 miliar,” ujarnya lagi.
Kemudian, upaya penanganan permasalahan persampahan perkotaan, Dinas PUPR mengajukan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Padang Karambia dengan usulan anggaran sebesar Rp254 miliar, sebagai upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Pada sektor sumber daya air, diusulkan rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Tobek Kincia, DI Bandar Darek, dan DI Batang Pulau dengan total usulan anggaran sebesar Rp8,5 miliar, guna meningkatkan keandalan irigasi, produktivitas pertanian, serta ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, pada bidang pelayanan dasar air bersih, Dinas PUPR mengusulkan pembenahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Payakumbuh, meliputi pembangunan pipa jaringan distribusi utama dari WTP Batang Agam untuk pelayanan ke Kecamatan Payakumbuh Barat, pembangunan Reservoir Limbukan sebagai penambahan sumber air baku, serta pembangunan WTP Embung Bulakan guna meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum masyarakat.
Di sektor prasarana transportasi, turut diusulkan peningkatan jalan yang meliputi Jalan Rky Rasuna Said, Jalan Kaluwek, Jalan Singa Harau I, dan Jalan Singa Harau II dengan total usulan anggaran sebesar Rp36,98 miliar, untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian Kota Payakumbuh.
Dinas PUPR Kota Payakumbuh menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur strategis secara menyeluruh.
Oleh karena itu, dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait sangat diharapkan agar pembangunan dan pemulihan infrastruktur dapat segera terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Payakumbuh. (*)
