PADANG, HARIANHALUAN.ID — Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim penghujan di Sumatera Barat (Sumbar) masih akan berlangsung hingga Februari 2026. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat risiko bencana susulan yang kembali meningkat.
Juru Bicara (Jubir) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Ilham Wahab mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, meskipun intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya.
“Berdasarkan prediksi awal BMKG, puncak musim hujan memang masih terjadi sampai Februari. Walaupun sekarang hujan tidak seintens hari-hari sebelumnya, potensi itu tetap ada,” ujar Ilham kepada Haluan, Selasa (3/2).
Ia menjelaskan, operasi modifikasi cuaca (OMC) terakhir telah dilaksanakan dan berakhir pada 31 Januari. Sejak itu, kondisi cuaca relatif lebih terkendali. Namun, faktor alam lain justru menjadi perhatian serius.
Menurut Ilham, persoalan utama saat ini bukan semata intensitas hujan, melainkan daya tampung sungai yang sudah sangat kecil akibat tumpukan sedimen dalam jumlah besar. “Kondisi daya tampung sungai kita sekarang sudah sangat terbatas. Tumpukan sedimen luar biasa besar. Jadi meskipun hujan hanya dengan intensitas sedang, tetap berpotensi menimbulkan dampak yang besar,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tetap berhati-hati, khususnya warga yang bermukim di daerah rawan bencana, termasuk kawasan Salingka Gunung Marapi dan wilayah yang berada di sepanjang aliran sungai. “Walaupun hujannya sedang, risiko tetap ada. Kewaspadaan dan kehati-hatian mutlak diperlukan,” tuturnya.
Terkait kemungkinan modifikasi cuaca lanjutan, Ilham menyebut langkah tersebut masih terbuka, namun sangat bergantung pada hasil kajian para ahli serta peringatan dini dari BMKG. “Kalau nanti BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini, tentu kami akan kembali mengusulkan modifikasi cuaca ke pemerintah pusat melalui BMKG dan BNPB,” katanya.
Di sisi pemulihan pascabencana, BPBD Sumbar saat ini masih melakukan pemeriksaan dan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). “Usulan R3P ini masih berkembang. Kami sesuaikan dengan standar harga dan ketentuan lainnya,” ujar Ilham.
Ia menambahkan, saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tengah menyusun rencana induk rekonstruksi bencana untuk tiga provinsi terdampak. Dari ketiga provinsi tersebut, Sumbar menjadi satu-satunya daerah yang telah siap dengan dokumen R3P. “Artinya, peluang rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan di Sumbar jauh lebih cepat dibanding daerah lain,” ujarnya.
BPBD Sumbar berharap kesiapan dokumen tersebut dapat mempercepat proses pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak, sembari tetap mengedepankan prinsip kewaspadaan di tengah puncak musim hujan yang belum sepenuhnya berakhir. (*)
