Temuan tersebut memicu kemarahan Epi, lantaran bertentangan dengan hasil pembahasan Banggar.
“Di situlah saya meradang, di mana kami di Banggar tidak pernah menyetujui anggaran tersebut,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Epi menilai penganggaran itu berpotensi mengorbankan kebutuhan yang jauh lebih mendesak bagi masyarakat. Ia bahkan menyinggung dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan aparatur, khususnya PPPK.
“Yang lebih urgent di Agam banyak, ini karena ingin membeli mobil istri bupati, TPP PPPK penuh waktu dihapus. Ini ke mana ini hati harani kita,” kritiknya.
Epi juga menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah Agam, M. Lutfhi, yang sebelumnya disampaikan melalui media komunikasi pemerintah daerah terkait pembelian mobil dinas bupati. Menurut Epi, penjelasan tersebut tidak menyentuh substansi persoalan yang ia soroti.
“Sekda Agam ini baru kemarin sore jadi Sekda Agam. Yang saya persoalkan justru mobnas istri bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Sementara itu, kritik serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD Agam lainnya, Marga Indra Putra. Ia menilai pemerintah daerah kurang menunjukkan empati terhadap masyarakat Agam yang tengah menghadapi dampak bencana.
Marga menegaskan, dalam situasi pemulihan pascabencana, pemerintah seharusnya memusatkan anggaran pada kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat, bukan pada fasilitas yang dinilai tidak mendesak. (*)
