Lebih jauh, Epi menilai penganggaran tersebut berpotensi mengorbankan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak. Ia bahkan menyinggung dampaknya terhadap kesejahteraan aparatur, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Yang lebih urgent di Agam banyak, ini karena ingin membeli mobil istri bupati, TPP PPPK penuh waktu dihapus. Ini ke mana ini hati harani kita,” kritiknya.
Epi juga menanggapi pernyataan Sekda Agam, M. Lutfhi, yang menurutnya tidak menyentuh substansi persoalan yang ia soroti.
“Sekda Agam ini baru kemarin sore jadi Sekda Agam. Yang saya persoalkan justru mobnas istri bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Sementara itu, kritik senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Agam lainnya, Marga Indra Putra. Ia menilai pemerintah daerah kurang menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat Agam yang masih menghadapi dampak bencana.
Menurut Marga, dalam situasi pemulihan pascabencana, pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran pada kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat, bukan pada fasilitas yang dinilai tidak mendesak. (*)
