PADANG, HARIANHALUAN.ID- Ketiadaan laptop masih jadi kendala utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dalam menginput data calon penerima bantuan dari program pemerintah.
Hal ini terungkap dalam reses yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa di Dapil I, Kota Padang, Rabu (4/2). Reses tersebut dipusatkan di Kantor Lurah Balai Gadang.
“Kami PSM salah satu tugasnya adalah mendata dan memfasilitasi pengajuan bantuan untuk masyarakat, baik itu PKH, BPNT, bantuan untuk anak sekolah dan yang lainnya. Agar entri data bisa cepat kami butuh laptop, tapi saat ini kami belum memiliki, mohon sekiranya ada bantuan untuk ini pak,” ujar perwakilan dari PSM Kelurahan Balai Gadang, Opi kepada Iqra Chissa.
Selain laptop, Opi berharap sosialisasi terkait program bantuan dari pemerintah juga bisa digelar di Balai Gadang. Hal ini agar, masyarakat bisa memahami apa saja program bantuan yang tersedia, serta apa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika masyarakat ingin mendapatkannya.
“Masyarakat kita masih banyak yang tidak mengerti soal jenis-jenis bantuan ini pak, dan apa saja syarat yang harus dilengkapi kalau ingin mengajukan. Jika diadakan sosialisasi tentu masyarakat bisa lebih mengerti dan bisa paham cara mengurusnya” ucapnya.
Kemudian, Opi juga mengusulkan sebanyak lima orang PSM yang ada di Kelurahan Balai Gadang bisa mendapatkan bantuan baju seragam dan juga dana transportasi untuk mendukung tugas survei di lapangan. Hal ini karena, dalam melakukan survei, jarak yang ditempuh oleh PSM dari satu lokasi ke lokasi yang lain terkadang cukup jauh, sehingga butuh biaya bensin yang juga besar. Ia berharap ada perhatian untuk ini.
Reses yang dilaksanakan Iqra Chissa dihadiri oleh Ketua RT, RW Lurah, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan pemuda. Selain peralatan untuk mendukung kerja PSM, dalam reses tersebut diterima juga aspirasi terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi dan beberapa yang lainnya.
Di sektor pertanian masyarakat meminta pembangunan jalan usaha tani guna mempermudah akses masyarakat ke ladang, sementara di sektor pendidikan diajukan agar ada penambahan sekolah di Balai Gadang, khususnya untuk SMP. Hal ini lantaran, penduduk Balai Gadang yang semakin banyak tapi jumlah SMP yang ada dekat kawasan itu masih terbatas.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat Iqra menyebut, untuk yang kewenangannya di provinsi, akan ia perjuangkan di tingkat provinsi melalui program APBD tahun 2027.
Sementara untuk yang kewenangannya di tingkat Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Padang Fraksi Partai Golkar.
Sehubungan permintaan penambahan sekolah, Iqra menyebut ini menjadi prioritas pihaknya untuk dikawal bisa terealisasi.
“Balai Gadang memang sudah padat penduduknya, sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Karena keterbatasan jumlah sekolah banyak adik-adik kita yang sekolah keluar, sementara dari mereka ada yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ini akan kita komunikasikan dengan anggota fraksi Golkar DPRD Padang agar bisa diperjuangkan melalui Komisi IV pembangunan SMP di Balai Gadang ini,” tukas Iqra.
Iqra Chissa juga mengatakan, meningkatkan sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Maka dari itu pihaknya komitmen untuk mengawal penambahan sekolah di Balai Gadang bisa terlaksana. (*)
