“Pelaku transisi energi ke depan adalah anak-anak muda. Mereka harus disiapkan sejak sekarang,” tegas Zulfan.
Namun Zulfan juga mengingatkan realitas pahit di sektor energi Sumatra. Ia menyebut hasil diskusi di lingkungan kampus menunjukkan sekitar 28 perusahaan energi di Sumatra dicabut izinnya pasca terjangan bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatra Utara serta Sumatra Barat tersebut.
Beberapa korporasi diantaranya, menurut Zulfan bahkan telah melontarkan semacam ancaman untuk bersepakat
hengkang dari Indonesia.
“Ini berbahaya, tapi juga sinyal bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan dan iklim investasi,” katanya.
Karena itu, ia berharap METI Wilayah berperan sebagai hink tankbdi tingkat provinsi , bukan hanya pendukung kebijakan, tetapi juga penjaga akal sehat pembangunan.
“Bencana ekologis terjadi di beberapa provinsi. Dengan hadirnya METI Sumbar, kami berharap ada langkah pencegahan agar tidak terulang,” ujarnya.
Zulfan secara khusus menyinggung rencana pembangunan pembangkit air di Sumbar dengan kapasitas sekitar 111 MW. “Jangan sampai salah pengelolaan konstruksi dan memicu longsor. METI Sumbar harus ikut mengawasi pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pendekatan pembangunan energi yang seragam. “Kenapa Koperasi Merah Putih tidak bisa mengikuti kearifan lokal? Di Sumbar mestinya PLTA atau PLTS,” katanya.
Dalam waktu dekat, METI Pusat bahkan menjadwalkan survei ke Mentawai untuk menyusun proyek biomassa , meniru praktik di Pulau Buru yang berhasil mengganti sebagian PLTD dengan biomassa lokal.
Ketua METI Sumbar Dr Ir Firman Hidayat MT menyebut pelantikan ini sebagai hasil penantian dan kerja panjang. “Tiga tahun lalu kami sudah hadir dan menghimpun pegiat EBT di Sumatra Barat. Alhamdulillah, kami berhasil Mengumpuan Nan Taserak,” ucap dia.
