Menurut Firman Hidayat, transisi energi tidak bisa dilihat secara sempit. “EBT bukan hanya idealisme lingkungan. Ia juga bicara bisnis, nilai ekonomi, SDGs, dan pengembangan sosial budaya masyarakat,” ujarnya.
Firman menegaskan kesiapan METI Sumbar untuk hadir berdampingan dengan Pemerintah Daerah, termasuk mengawal kebijakan ruang.
“Ke depan, seluruh RTRW kabupaten/kota hingga provinsi harus mengakomodasi pengembangan EBT. Kami siap menyiapkan kajian pengembangan energi baru terbarukan Sumbar,” tegasnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan EBT adalah bagian dari perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Energi fosil terbatas dan berdampak negatif. Sementara EBT bersih dan potensinya melimpah,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen Sumbar yang secara nasional telah menorehkan capaian penting. Hingga 2025, bauran EBT Sumbar mencapai 32 persen jauh di atas rata-rata nasional. “Ini pernah saya sampaikan langsung ke Presiden Jokowi,” katanya.
Meski demikian, Mahyeldi mengakui tantangan sosial masih kuat, termasuk penolakan terhadap panas bumi. Menurutnya, penolakan sering lahir dari informasi yang tidak utuh. “Saya datang langsung ke Ijen dan Kamojang. Di sana masyarakat justru diuntungkan. Jadi saya heran kenapa di sini ditolak,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap METI menjadi ruang penjernihan informasi publik. “Kita ingin Sumbar menjadi Green Province. Surya, air, geothermal, hingga potensi laut dan Mentawai harus dikembangkan secara benar,” katanya.
Pelantikan METI Sumbar pada akhirnya lebih dari sekadar pengukuhan pengurus. Tapi adalah semacam pernyataan sikap bersama masyarakat Sumbar bahwa di tengah limpahan potensi energi bersih dan rumitnya tantangan sosial-ekonomi investasi, transisi energi Sumatra Barat harus dikawal dengan ilmu, keberanian, dan keberpihakan pada masa depan lingkungan serta generasi muda. (*)
