PADANG, HARIANHALUAN.ID — Tantangan demi tantangan, yang kian hari kian kompleks, tak henti-hentinya mendera pers Indonesia, khususnya di daerah. Ekonomi pers yang kian melemah, menyusutnya SDM dan ruang redaksi, hingga disrupsi digital dan keberadaan AI menjadi segelintir persoalan yang dihadapi perusahaan dan insan pers di daerah.
Di tengah semua persoalan itu, sebuah pertanyaan menyeruak. Mampukah pers daerah bertahan? Masihkah pers daerah punya masa depan?
Ahli Pers Sumatera Barat (Sumbar), Basril Basyar mengungkapkan bahwa kondisi bisnis perusahaan pers daerah kini kian memprihatinkan. Di tengah disrupsi digital yang makin brutal serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, pers kini tidak hanya ditantang oleh perubahan teknologi, tetapi juga oleh pergeseran cara lembaga publik dan pejabat mengelola informasi.
Wartawan senior itu menilai perkembangan teknologi publikasi telah mengubah lanskap komunikasi secara drastis. Hampir seluruh lembaga publik, instansi pemerintahan, hingga individu kini memiliki dan mengelola kanal media sosial (medsos) sendiri lengkap dengan konten visual dan narasi pencitraan yang diproduksi secara mandiri. “Ini realitas yang tidak bisa dihindari. Tapi jujur saja, kondisi pers di daerah hari ini sangat memprihatinkan,” ujarnya kepada Haluan, Minggu (8/2).
Ia mencontohkan studi kasus di Jawa Barat (Jabar), di mana masifnya publikasi personal Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) melalui medsos telah menggeser peran media arus utama. Di Jabar, banyak media kehilangan kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) akibat migrasi anggaran publikasi ke medsos yang dianggap lebih cepat dan instan. “Dampaknya nyata. Ekonomi media terpinggirkan, dan kesejahteraan wartawan ikut tertekan,” ujar mantan Ketua PWI Sumbar itu.
Namun, meski di tengah situasi yang kian menyesakkan, ia menegaskan pers belum tamat. Masih ada ruang hidup yang tidak akan pernah bisa direbut oleh konten kreator atau humas lembaga, selama pers tetap bekerja secara profesional dan konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, pers memiliki senjata yang tak dimiliki medsos, yakni kode etik jurnalistik, verifikasi, analisis, dan keberpihakan pada kepentingan publik. “Konten medsos pemerintah tidak akan pernah menghadirkan kritik dan kontrol sosial. Di situlah peran pers menjadi mutlak,” katanya.
Oleh karenanya, jalan yang harus ditempuh media hari ini bukanlah ikut larut dalam arus pencitraan, melainkan memperkuat peran sebagai penjaga akuntabilitas. Berita yang kritis, tajam membaca data, dan jujur pada fakta hanya bisa lahir dari media yang terverifikasi dan profesional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, profesionalisme wartawan menjadi harga mati. Setiap wartawan harus taat pada kode etik, kuat secara analitis, piawai membaca persoalan, serta memiliki kemampuan berbahasa yang mumpuni. “Pers Sumbar harus punya daya tarik yang tidak bisa disamai media sosial, yakni keberanian mengungkap masalah untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar wartawan tidak ragu melancarkan kritik terhadap pemerintah dan kekuasaan. Kritik bukan ancaman, melainkan kebutuhan demokrasi untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
