PADANG

Wawako Maigus Nasir Beri Tekanan Keras Terkait Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik

2
×

Wawako Maigus Nasir Beri Tekanan Keras Terkait Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir memberikan penekanan keras terkait integritas dan kualitas pelayanan publik saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lubuk Kilangan di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Indarung, Senin (9/2/2026).

Maigus Nasir menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk merombak total pola pikir (mindset) dalam bekerja.

“Sejak saya dan Pak Wali Kota Fadli Amran dilantik, kami ingin merubah mindset. Kita bukan pejabat, tapi pelayan. Targetnya jelas, rakyat harus senang, puas, dan bahagia karena mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa diskriminasi,” tegas Maigus di hadapan para Lurah, LPM, dan tokoh masyarakat Lubuk Kilangan.

Baca Juga  Padang Raih Predikat Kota Informatif dari KI Sumbar

Buya Maigus Nasir mengingatkan para Lurah dan jajaran Kesra agar menjalankan program Padang Amanah. Ia mengharamkan adanya pungutan liar maupun praktik “lapan-enam” dalam penyelesaian masalah di lapangan.

Sejalan dengan itu, ia memaparkan bahwa Kota Padang kini menjadi pilot project nasional untuk digitalisasi bantuan sosial. Melalui aplikasi Padang Mobile, penentuan penerima bantuan tidak lagi berdasarkan subjektivitas petugas, melainkan melalui sistem desil yang akurat.

“Jangan ada lagi pejabat yang dapat PKH. Dengan sistem ini, data 38 ribu KK akan kita sisir ulang. Sistem yang menentukan siapa yang layak masuk DTKS, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Baca Juga  Dilepas Wako dan Wawako, Pawai Takbir Keliling di Padang Meriah di Tengah Hujan

Di sektor kesehatan, Maigus Nasir meminta pihak Puskesmas dan Kelurahan untuk proaktif membantu warga yang membutuhkan fasilitas BPJS Kesehatan Gratis.

Ia mengungkapkan bahwa anggaran kesehatan telah ditingkatkan signifikan dari Rp34 Miliar menjadi Rp65 Miliar.

“Jangan ada masyarakat yang dioper-oper. Kalau ada kendala administrasi, Lurah atau Puskesmas yang harus menelepon dinas terkait. Kita hadir untuk memberikan solusi, bukan menambah beban rakyat,” ujarnya.

Sementara di bidang pendidikan, melalui program Padang Juara, Pemko Padang menjamin tidak boleh ada lagi ijazah siswa yang tertahan karena tunggakan biaya. Ia juga menekankan pentingnya penguatan karakter melalui pembelajaran Al-Qur’an bagi siswa SMP yang akan diintensifkan pasca-Lebaran.