PADANG, HARIANHALUAN.ID– Untuk menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah, Sumatera Barat (Sumbar) dinilai harus mampu menciptakan iklim yang ramah bagi investasi swasta.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, saat diwawancarai Haluan usai melaksanakan reses menjemput aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Minggu (8/2). Reses tersebut digelar dengan mengambil tempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Padang.
Albert mengatakan, persoalan ekonomi menjadi isu utama yang banyak disampaikan masyarakat selama pelaksanaan reses yang ia jalankan. Mulai dari masih terbatasnya lapangan pekerjaan, fluktuasi harga kebutuhan pokok, kebutuhan permodalan bagi pelaku UMKM, hingga kondisi ekonomi secara umum yang dinilai belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat.
Menurut Albert, salah satu persoalan mendasar ekonomi Sumatera Barat sampai saat ini adalah masih tingginya ketergantungan daerah terhadap belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Ketika daerah terlalu bergantung pada belanja pemerintah, maka saat terjadi efisiensi atau pemangkasan anggaran, Sumatera Barat ikut terdampak. Kondisi ini tentu menyulitkan,” ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Albert menilai Sumatera Barat harus mendorong masuknya belanja swasta melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah, kata dia, perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal, sehingga tercipta usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika investasi tumbuh, ekonomi akan bergerak dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” katanya.
Namun demikian, Albert menilai iklim investasi di Sumatera Barat hingga kini belum sepenuhnya ramah bagi investor. Sejumlah kendala masih kerap dihadapi, diantaranya birokrasi yang berbelit-belit, serta persoalan lahan yang sering bermasalah.
“Kuncinya ada di pemerintah daerah. Bagaimana birokrasi bisa memberi kemudahan, tidak berbelit-belit. Kemudian, jika ada kendala di lapangan khususnya terkait lahan atau tanah ulayat, harus dikomunikasikan secara baik dan bijak dengan masyarakat. Tujuan tanah ulayat itu sangat mulia, bagaimana bisa memberi manfaat bagi kaum,” tegasnya.
Dalam reses yang digelar di Kota Padang tersebut, Albert juga menerima berbagai aspirasi masyarakat. Di antaranya permintaan perbaikan jembatan rusak akibat banjir, bedah rumah, pembangunan jalan usaha tani, bantuan sarana penunjang kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta usulan pemberdayaan masyarakat lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Albert menegaskan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
“Untuk yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan di tingkat provinsi. Sementara yang menjadi kewenangan kota akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang,” ujarnya.
Terkait bantuan bedah rumah, Albert mengungkapkan dari hasil komunikasi yang ia lakukan dengan Anggota DPR RI, Alex Indra Lukman, tahun 2026 sekarang akan direalisasikan bantuan bedah rumah sebanyak 200 unit di Kota Padang, dengan sumber dana dari pemerintah pusat.
“Ini merupakan hasil perjuangan dan lobi Pak Alex Indra Lukman di tingkat pusat. Tahun 2026 sekarang di Kota Padang akan direalisasikan program bedah rumah untuk sebanyak 200 unit,” pungkasnya. (*)
