PADANG

Sekda Sebut, Musrenbang Kecamatan di Padang Harus Jadi Instrumen Ciptakan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

1
×

Sekda Sebut, Musrenbang Kecamatan di Padang Harus Jadi Instrumen Ciptakan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Penjabat Sekretaris (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Raju Minropa menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak boleh hanya sekadar rutinitas birokrasi, melainkan proses kurasi ketat terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Dikatakannya, setiap usulan dari tingkat bawah akan disaring berdasarkan skala prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

“Pemko Padang fokus pada usulan yang mendukung visi kota yang pintar, sehat, maju, dan sejahtera. Sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan prioritas provinsi hingga nasional sangat krusial agar pembangunan tepat sasaran,” ujar Raju Minropa pasa saat membuka Musrenbang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga  Lima Kelurahan di Kota Padang Ditetapkan Sebagai Katana

Pemerintah Kota (Pemko) Padang memfungsikan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai instrumen strategis untuk menjamin pembangunan tahun anggaran 2027 berjalan inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat selaras dengan target makro daerah dan nasional.

Plt. Camat Bungus Teluk Kabung, Zulfahmi, menyoroti urgensi pengembangan fasilitas publik di wilayahnya. Salah satu usulan utama yang didorong ke Bappeda adalah pembangunan gedung serbaguna baru.

Hal ini didasari atas meningkatnya partisipasi masyarakat yang tidak lagi tertampung oleh kapasitas sarana prasarana saat ini.

Baca Juga  Malam Hingga Subuh Waktu Tak Ramah Anak, Ortu Wajib Antar Anak Ikut Smart Surau di Padang

Selain aspek infrastruktur, perencanaan tahun ini juga mengintegrasikan program penguatan sosial dan keagamaan.

Salah satu agenda terdekat yang disinkronkan adalah pelaksanaan Pesantren Ramadan serentak di seluruh masjid dan mushalla, dengan melibatkan peran aktif RT/RW, Majelis Taklim, hingga tokoh adat.

Melalui integrasi program fisik dan non-fisik ini, Musrenbang diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat secara merata. (*)