PASAMAN, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten Pasaman menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu disampaikan Bupati Pasaman Welly Suhery saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Koordinasi dan Validasi Data Statistik Sektoral Penyusunan Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2026 serta Sosialisasi Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Aula Puncak Tonang, Kantor BPS Pasaman, Kamis (12/2/2026).
Dalam arahannya, Bupati Welly secara lugas mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menyajikan data yang tidak valid. Menurutnya, kekeliruan data akan berdampak langsung pada arah kebijakan pembangunan.
“Jangan sampai OPD ngarang data. Data harus akurat, mutakhir, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena dari situlah kebijakan disusun,” tegas Welly di hadapan peserta FGD.
Ia menekankan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan daerah. Tanpa data yang valid, program unggulan yang dirancang berpotensi meleset dari sasaran.
Bupati yang akrab disapa Da Pode itu juga mengapresiasi BPS Pasaman atas konsistensinya dalam membina statistik sektoral di daerah. Ia menilai kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam membangun sistem data yang terintegrasi.
Menurutnya, tantangan penyelenggaraan statistik sektoral di Pasaman masih cukup kompleks. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan metodologi pengumpulan data, hingga koordinasi antar-OPD yang belum sepenuhnya optimal.
“Melalui forum ini kita samakan persepsi, kita perkuat sinergi. Jangan ada lagi data yang berbeda-beda antara satu OPD dengan OPD lainnya,” ujarnya.
Bupati Welly juga menyinggung Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang digagas BPS. Ia menyebut program tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan literasi statistik hingga ke tingkat nagari dan kejorongan.
Sementara itu, Kepala BPS Pasaman Nita Andriani menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan dalam penguatan kapasitas OPD dalam mengelola statistik sektoral sesuai standar nasional.
“Ini bukan kegiatan seremonial. Kami ingin memastikan setiap OPD memahami standar statistik yang benar dan mampu menghasilkan data berkualitas,” kata Nita.
Ia menambahkan, BPS Pasaman juga tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juni 2026. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting demi kelancaran pelaksanaan sensus tersebut.
Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pemaparan materi dari tim BPS dan OPD, dilanjutkan diskusi kelompok serta perumusan tindak lanjut pembinaan statistik sektoral di masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, turut disosialisasikan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagai bagian dari komitmen BPS dalam meningkatkan kualitas layanan informasi statistik kepada masyarakat.
FGD tersebut merupakan hasil kolaborasi BPS Kabupaten Pasaman bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bappeda Pasaman sebagai bentuk keseriusan membangun tata kelola data sektoral yang terintegrasi dan berstandar nasional.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Pasaman H. Parulian, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Asrial Arfandi Hasan, Asisten III Bidang Administrasi Umum Roichad, Kepala Dinas Kominfo Fatrizon, Kepala Dinas Pendidikan Muslim, Kepala BKPSDM Deswin Adia Putra, jajaran OPD, instansi vertikal, pihak perbankan, BUMD/BUMN, serta perwakilan perguruan tinggi.
Melalui FGD ini, Pemkab Pasaman berharap pengelolaan statistik sektoral semakin tertata dan menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan strategis guna mewujudkan visi Pasaman Bangkit berbasis data yang kuat dan terpercaya. (*)
