TAPANULI TENGAH, HARIANHALUAN.ID — Banjir kembali melanda wilayah Tapanuli Tengah, Sumateta Utara pada Rabu (11/2/2026). Hujan deras yang turun pada sekitar pukul 5 sore hari menyebabkan air meluap dari badan sungai.
Kondisi terparah banjir terjadi di daerah Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapteng. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi dari rumah ke tempat pengungsian sementara.
Adapun daerah yang terkena banjir ini merupakan bekas lokasi bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November hingga awal Desember 2025 lalu.
Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu menerangkan, terjadi perubahan cuaca ekstrem pada Rabu sore kemarin. Di siang hari cuaca terasa sangat panas.
“Sore harinya tiba-tiba mendung dan terjadi hujan deras,” kata Masinton dikutip lewat video yang diunggah di laman Facebook, Kamis (12/2/2026).
Menurut Masinton, hujan deras juga terjadi di daerah hulu perbukitan. Akibatnya, sejumlah daerah di Tapteng yang sebelumnya terdampak banjir kembali banjir.
“Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai kemudian meluap kembali,” terang Masinton.
Ia menjelaskan, tanggul-tanggul darurat yang sudah dibuat sebelumnya usai bencana akhir November 2025 pun kembali jebol. Menurutnya, air deras dari hulu juga membawa kayu-kayu.
“Air mengalir sangat deras dan membawa kayu,” bebernya.
Pihaknya telah melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir. Sejumlah warga terjebak banjir dan rumahnya kemasukan air setinggi paha orang dewasa.
“Masyarakat sudah evaluasi, diimbau kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri, menghindari daerah banjir dan juga mewaspadai potensi longsoran,” kata Masinton.
Sejak sore hingga malam kemarin, tim Basarnas melakukan evakuasi dan pemantauan titik-titik banjir menggunakan perahu menjemput warga yang terjebak banjir di dalam rumah. Warga Tukka yang terkena dampak banjir susulan dievakuasi ke SMAN 1 dan SMP Negeri Tukka.
Banjir susulan ini terjadi usai pemerintah mengumumkan pencabutan izin sebanyak 28 perusahaan di tiga provinsi terdampak bencana ekologis Sumatera (Aceh, Sumut dan Sumbar). Usai pencabutan izin, belum terlihat upaya pemulihan kawasan hutan yang telah rusak.
Bahkan, kabar terbaru, pemerintah justru membuka opsi peninjauan kembali pencabutan izin tersebut. Salah satu yang akan ditinjau ulang yakni izin tambang emas Martabe yang dikelola PT. Agincourt Resources. (*)
