TANAH DATAR, HARIAN HALUAN.ID— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan penataan kawasan Lembah Anai benar-benar ditindaklanjuti secara nyata dan tidak berhenti sebatas kesepakatan di atas kertas.
Penataan kawasan yang dikenal sebagai salah satu jalur utama dan destinasi wisata ini dinilai mendesak, terutama pascabencana banjir hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat meninjau langsung kondisi sungai dan kawasan sekitar yang terdampak bencana, Senin (16/2/2026).
Peninjauan lapangan itu dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut hasil sejumlah rapat dan kesepakatan bersama lintas instansi terkait penataan kawasan Lembah Anai yang selama ini dinilai rawan bencana.
“Kita meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir hidrometeorologi. Ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kali rapat dan kesepakatan bersama para pihak terkait penataan kawasan Lembah Anai,” ujar Arry di sela-sela peninjauan.
Ia menjelaskan, berdasarkan berita acara tertanggal 22 Juli 2025, pemerintah bersama instansi terkait telah menyepakati pengosongan kawasan tertentu yang masuk dalam kategori rawan bencana.
Kesepakatan tersebut dibuat sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko keselamatan masyarakat, terutama pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Namun, bencana banjir yang terjadi pada akhir tahun lalu, menurut Arry, semakin menegaskan bahwa potensi risiko di Lembah Anai bukan sekadar asumsi. Dampak nyata berupa rusaknya sebagian bangunan dan terganggunya aktivitas masyarakat menjadi pengingat bahwa langkah penataan harus segera direalisasikan.
“Faktanya, bencana benar-benar terjadi dan sebagian bangunan di kawasan ini terdampak. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa aspek keselamatan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Arry menekankan, Pemerintah Provinsi Sumbar tidak ingin kesepakatan yang telah disusun bersama berhenti sebatas dokumen administratif.
