JAWA TENGAH, HARIANHALUAN.ID – Jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, meningkat menjadi 9.000 kepala keluarga (KK) akibat meluasnya genangan dari wilayah hulu ke hilir. Meski demikian, hingga Senin (16/2) pukul 20.00 WIB, tidak terdapat pengungsian secara terpusat, dan warga yang sempat terdampak sebagian besar melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat terdekat atau ke tempat yang lebih aman.
Meluasnya banjir terjadi seiring pergerakan debit air kiriman dari hulu yang berangsur menuju wilayah hilir. Di sejumlah kecamatan bagian hulu, genangan dilaporkan telah surut, sementara di wilayah hilir justru mengalami penambahan tinggi muka air.
Secara kronologi kejadian, banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Grobogan pada Minggu (15/2) pukul 21.00 WIB hingga Senin (16/2) pukul 05.00 WIB. Selain curah hujan lokal, banjir juga dipicu kiriman air dari hulu Sungai Glugu, Sungai Jajar, Sungai Tuntang, serta Sungai Lusi yang menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air dan meluap ke permukiman warga.
Tercatat 42 desa di 10 kecamatan terdampak, dengan satu unit rumah mengalami rusak berat. Selain itu, terdapat sejumlah titik tanggul jebol, antara lain di Sungai Cabean Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu, Sungai Jajar Baru di Dusun Krasak dan Dusun Klampisan Desa Mojoagung Kecamatan Karangrayung (masing-masing sepanjang 15 meter), Sungai Jratun di Dusun Mbaru Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu, serta dua titik tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding Kecamatan Godong.
Wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Kedungjati, Tegowanu, Gubug, Purwodadi, Karangrayung, Geyer, Toroh, Pulokulon, Penawangan, dan Godong. Di Kecamatan Kedungjati, banjir yang sebelumnya menggenangi tujuh desa seperti Klitikan, Kedungjati, Wates, Jumo, Deras, Kalimaro, dan Padas dengan ketinggian 20-40 sentimeter saat ini telah surut.
Berikutnya di Kecamatan Tegowanu, Desa Tajemsari tercatat 171 KK terdampak dan masih tergenang, sementara Desa Sukorejo 600 KK dan Kebonagung 526 KK serta 102 hektare sawah berangsur surut. Di Kecamatan Purwodadi, genangan masih terjadi di Kelurahan Purwodadi berdampak pada 584 KK dan Kelurahan Kalongan, khususnya Perumahan Permata Hijau dengan 1.180 KK terdampak dan tinggi muka air sebelumnya mencapai sekitar 1 meter.
Selanjutnya di Kecamatan Toroh, sedikitnya 200 KK terdampak di Desa Tambirejo, serta ratusan KK lainnya di Desa Katong, Sugihan, Depok, Boloh, Tunggak, dan desa lain, dengan kondisi sebagian besar telah surut. Sementara itu, di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, banjir masih menggenangi permukiman akibat jebolan tanggul Sungai Tuntang dengan ketinggian air 20–50 sentimeter.
Berdasarkan pemantauan tinggi muka air pada Senin sore, elevasi Sungai Lusi di Bendung Sedadi tercatat 26,26 mdpl dengan tren menurun, masih berada di bawah status siaga (26,40 mdpl). Namun di Pos Menduran, tinggi muka air menunjukkan tren kenaikan dengan elevasi 10,08 meter dan debit 557,740 m³/detik. Adapun di Bendung Klambu, elevasi hulu tercatat 16,33 mdpl dan debit 766,628 m³/detik.
Sebagai upaya penanganan darurat, BPBD Kabupaten Grobogan bersama unsur TNI, Polri, relawan, dan perangkat daerah telah melakukan pemantauan intensif melalui grup komunikasi kebencanaan, evakuasi warga terdampak di sejumlah titik seperti Perumahan Janur Kuning Desa Tambirejo Kecamatan Toroh, Permata Hijau dan Lingkungan Cebok Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi, Desa Tinanding Kecamatan Godong, serta Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi.
Selain itu, dilakukan distribusi bantuan logistik dan kasur lapangan di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Kelurahan Kalongan, Kelurahan Purwodadi, serta Desa Jumo dan Desa Tajemsari. Kerja bakti peninggian tanggul Sungai Tuntang juga dilaksanakan di Desa Trisari dan Desa Gubug Kecamatan Gubug untuk mencegah meluasnya genangan.
BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan memantau perkembangan kondisi banjir, khususnya di wilayah hilir yang saat ini masih tergenang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air susulan serta mengikuti arahan pemerintah daerah setempat. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan pada laporan berikutnya. (*)
