PASAMAN, HARIANHALUAN.ID — Menyambut datangnya Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Pasaman menegaskan komitmen mempercepat kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat fondasi moral pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pasaman, Welly Suhery, saat menghadiri wirid pengajian dan doa bersama di Masjid Agung Al-Muttaqin, Pasaman Islamic Center, Selasa (18/2).
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Parulian, Sekretaris Daerah Yudesri, staf ahli, para asisten, kepala OPD, serta ASN di lingkungan Pemkab Pasaman.
Dalam arahannya, Welly menekankan bahwa Ramadan bukan alasan untuk menurunkan produktivitas kerja. Justru, bulan suci harus menjadi momentum memperkuat disiplin dan tanggung jawab aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas strategis pemerintahan.
“Tidak boleh ada keterlambatan, ketidaksinkronan data, ataupun sikap saling menunggu. Akuntabilitas administrasi merupakan cerminan profesionalitas sekaligus marwah Pemerintah Kabupaten Pasaman,” tegasnya.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat penyelesaian sejumlah laporan strategis, seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
Menurutnya, ketepatan waktu dan akurasi data menjadi indikator penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah daerah di hadapan publik maupun pemerintah pusat. Karena itu, koordinasi lintas-OPD harus diperkuat dan ego sektoral harus dihindari.
“Jangan ada lagi pola kerja yang saling menunggu. Semua harus bergerak cepat dan selaras,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Welly juga menegaskan bahwa pembangunan Pasaman tidak hanya berorientasi pada capaian fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab.
Ia menetapkan prinsip Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai fondasi moral seluruh program pembangunan daerah. Filosofi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu, menurutnya, harus menjadi nilai dasar dalam setiap kebijakan pemerintah.
