PADANG, HARIANHALUAN.ID — Angka pertumbuhan ekonomi 3,37 persen adalah sebuah tamparan keras bagi siapa saja yang masih merasa bahwa Sumatera Barat baik-baik saja. Di saat provinsi tetangga di sepanjang punggung Sumatera mulai berlari kencang dengan hilirisasi dan konektivitas, Ranah Minang justru terlihat seperti pelari maraton yang kehabisan napas di tengah tanjakan Sitinjau Lauik.
Senior Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan, menyalahkan alam dan bencana atas buruknya performa ekonomi sama saja dengan menyalahkan hujan karena atap rumah bocor. Masalah sesungguhnya, menurut Ronny, bukan pada air yang turun dari langit, tapi pada ketidakmampuan membangun payung infrastruktur dan sistem ekonomi yang tangguh (resilience).
“Sejarah mencatat orang Minang sebagai etnis yang paling lincah dalam berdagang dan beradaptasi. Namun, entah mengapa, kelincahan tersebut seolah hilang dalam skala makro ekonomi daerah,” katanya kepada Haluan, kemarin.
Sumbar, ucapnya, seolah terjebak dalam romantisme masa lalu sebagai pusat intelektual dan perdagangan, padahal realita hari ini menunjukkan bahwa Sumbar sedang mengalami deindustrialisasi dini justru sebelum industrialiasasi terjadi secara masif.
Ketergantungan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga dan sektor pertanian tradisional membuat ekonomi Sumbar sangat sensitif terhadap guncangan. Ketika harga komoditas global turun atau jalan lintas Sumatera terputus longsor, denyut nadi ekonomi langsung melemah.
“Ini adalah alarm bagi para pengambil kebijakan bahwa model ekonomi ‘bisnis seperti biasa’ (business as usual) sudah kedaluwarsa. Sumbar butuh sebuah disrupsi dari dalam, sebuah keberanian untuk merombak struktur ekonomi yang selama ini hanya mengandalkan ‘nasib’ dan bantuan pusat” katanya.
Anatomi Kegagalan Struktural
Masalah fundamental yang paling kasat mata adalah kerentanan jalur logistik. Sumbar secara ekonomi adalah provinsi yang “terisolasi” secara topografi. Ketika jalur utama Padang–Bukittinggi lumpuh, ekonomi Sumbar tidak hanya melambat, tapi berhenti berdetak.
Ketergantungan pada jalan raya (road-based economy) tanpa adanya alternatif transportasi yang mumpuni seperti kereta api logistik sebenarnya adalah sebuah kekeliruan strategis yang dipelihara selama puluhan tahun. Setiap kali jalan terputus, biaya logistik membubung tinggi, inflasi pangan melonjak, dan daya beli masyarakat di daerah sentra produksi langsung ambruk.
Namun, menurutnya, masalah infrastruktur hanyalah pucuk dari gunung es. Masalah yang lebih dalam adalah kegagalan hilirisasi. “Bayangkan, hingga tahun 2025, Sumbar masih sangat bergantung pada pengiriman komoditas dalam bentuk mentah. Gambir, sawit, karet, hingga hasil hortikultura dikirim keluar provinsi untuk diolah di daerah lain,” tutur Ronny.
Sumbar secara sukarela menyerahkan nilai tambah (added value) dan lapangan kerja manufaktur kepada orang lain. Padahal, jika hilirisasi ini dilakukan di tingkat lokal melalui industri pengolahan skala menengah, angka pertumbuhan diproyeksikan akan menanjak tinggi.
