Ia menyebutkan, sektor konstruksi yang terkontraksi negatif juga menceritakan kisah pilu tentang manajemen proyek publik. Penurunan performa di sektor ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah tidak berjalan efektif atau justru terhambat oleh birokrasi yang lamban dan ketidakpastian iklim investasi.
Ketika konstruksi melambat, dampak berantainya (multiplier effect) akan ikut serta: buruh bangunan kehilangan upah, toko bangunan sepi, dan perputaran uang di tingkat bawah mandek.
“Sumbar menghadapi situasi di mana APBD yang terbatas justru lebih banyak habis untuk membiayai rutinitas birokrasi daripada membangun aset produktif yang bisa memicu pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.
Kritik tajam juga harus diarahkan pada sektor pariwisata yang sering diklaim sebagai unggulan. Pariwisata Sumbar saat ini masih bersifat “musiman” dan sangat bergantung pada momen mudik Lebaran atau libur sekolah. Sumbar belum berhasil menciptakan alasan bagi wisatawan kelas atas untuk membelanjakan uangnya di Tanah Minang secara konsisten.
Minimnya investasi pada hotel berbintang lima yang terintegrasi dengan ekosistem wisata kelas dunia, serta buruknya pengelolaan sampah dan layanan publik di destinasi wisata, membuat branding pariwisata Sumbar tetap berada di kelas semenjana. Jika Sumbar terus menjual wisata “apa adanya”, maka pendapatan daerah pun akan tetap “seadanya”.
Pertumbuhan yang “Keropos”
Sudahlah angkanya tidak menggembirakan, kualitas pertumbuhan ekonomi Sumbar pun berada di titik yang mencemaskan. Dalam kacamata ekonomi, pertumbuhan yang berkualitas seharusnya mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan mengurangi ketimpangan secara nyata.
“Namun, apa yang kita lihat di Sumbar? Pertumbuhan 3,37 persen ini adalah pertumbuhan yang ‘keropos’. Ekonomi tumbuh, tetapi ia tidak menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas bagi ribuan sarjana yang lulus setiap tahunnya dari Unand, UNP, atau kampus-kampus hebat lainnya di Ranah Minang,” kata Ronny.
Data menunjukkan bahwa sektor yang tumbuh paling kencang adalah jasa keuangan dan jasa lainnya, yang secara sifat tidak memiliki daya serap tenaga kerja seluas sektor industri pengolahan atau pertanian modern.
Akibatnya, ada paradoks yang cukup menyedihkan: ekonomi tumbuh tipis, namun pengangguran terdidik tetap tinggi, dan angka kemiskinan di kantong-kantong pedesaan seolah membatu. Ini adalah pertumbuhan yang “eksklusif”, di mana kue ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan perut rakyat banyak.
“Jika kita membedah realisasi investasi tahun 2025, tampak jelas adanya ketimpangan geografis yang akut. Sebagian besar modal masuk hanya tertumpu di wilayah tertentu seperti Padang Pariaman, sementara daerah lain di pedalaman seolah dilupakan. Ketimpangan ini menciptakan pertumbuhan yang tidak inklusif,” katanya.
Daerah-daerah yang sebenarnya merupakan lumbung pangan justru tidak mendapatkan sentuhan teknologi atau investasi industri pengolahan yang memadai. Para bupati dan wali kota seolah-olah berjalan sendiri-sendiri tanpa sebuah desain besar (grand design) ekonomi provinsi yang terintegrasi. Ego sektoral dan ego kedaerahan masih menjadi tembok besar yang menghalangi akselerasi ekonomi kolektif.
