Kualitas pertumbuhan yang rendah ini juga tercermin dari rendahnya elastisitas kesempatan kerja. Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi di Sumbar kini menciptakan lebih sedikit lapangan kerja dibandingkan satu dekade lalu. “Ini menandakan ekonomi Sumbar sedang bergeser ke arah ekonomi rente dan jasa yang dangkal, bukan ekonomi produksi yang mendalam.,” ujarnya.
Ronny menilai, tanpa adanya penguatan pada sektor riil yang berbasis produksi, pertumbuhan setinggi apa pun hanya akan menjadi angka kosong yang tidak dirasakan manfaatnya oleh para petani di Alahan Panjang atau pedagang kecil di Pasar Atas Bukittinggi. Sumbar, katanya, sedang membangun gedung ekonomi di atas fondasi pasir yang sewaktu-waktu bisa amblas oleh gelombang ketidakpastian global.
Orkestrasi Kebijakan
Menghadapi realitas pahit ini, ia mengatakan, pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemko) tidak boleh lagi bekerja dalam silo-silo birokrasi yang terisolasi. Tugas pertama dan paling mendesak bagi Pemprov Sumbar adalah melakukan radikalisasi infrastruktur konektivitas.
Gubernur, ujarnya, selain harus menjadi panglima utama dalam melobi pusat untuk percepatan Tol Trans-Sumatera. Di level daerah, Pemprov juga harus menjamin integrasi jalan provinsi dengan jalan kabupaten sebagai “jalur nadi” komoditas.
“Sumbar butuh sistem logistik yang tangguh bencana. Artinya, pembangunan jalur alternatif dan pengaktifan kembali moda kereta api logistik semenstinya masuk dalam plot anggaran prioritas tahun depan. Jika akses fisik tersumbat, aliran uang pun akan membeku,” katanya.
Selanjutnya, pemprov dan pemkab/pemko harus berkolaborasi dalam strategi intervensi hilirisasi berbasis teritorial. Pemprov bertindak sebagai kurator investasi yang mengarahkan penanam modal ke daerah-daerah spesifik berdasarkan potensi unggulannya.
“Misalnya, buatkan zona insentif khusus bagi industri pengolahan kakao di Padang Pariaman atau industri hilir gambir di Limapuluh Kota. Pemkab bertindak sebagai penyedia kemudahan perizinan dan penyiapan lahan yang bersih dari konflik agraria. Jangan biarkan investor ‘pusing sendiri’ menghadapi labirin birokrasi di tingkat daerah. Sumbar butuh satu pintu yang benar-benar terbuka, bukan pintu yang banyak kuncinya dan dijaga oleh ego-ego sempit kekuasaan,” ucapnya.
Dalam sektor pariwisata, menurutnya pemda harus berhenti melakukan pembangunan fisik yang fragmen dan tak terurus. Fokuslah pada manajemen destinasi terpadu. Alih-alih setiap kabupaten membuat objek wisata baru yang medioker, lebih baik Pemprov Sumbar mengoordinasikan pembangunan satu atau dua kawasan wisata premium yang standar pelayanannya setara Bali atau mancanegara.
Pemda perlu menegakkan aturan tegas terkait kebersihan, keamanan, dan standardisasi harga (anti-getok harga). Pariwisata adalah bisnis kepercayaan, sekali wisatawan merasa tertipu atau merasa tidak nyaman karena sampah, mereka tidak akan kembali, dan promosi digital semahal apa pun akan sia-sia.
Terakhir, reformasi pada belanja daerah adalah mutlak untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan. Pemprov dan pemkab/pemko harus berani memangkas porsi belanja rutin yang tidak berdampak langsung pada produktivitas rakyat. Alihkan dana tersebut untuk Dana Stimulus Inovasi UMKM.
Berikan subsidi bunga atau bantuan alat teknologi tepat guna bagi UMKM yang berorientasi ekspor. Pemda perlu menjadi “sales promotion” bagi produk daerahnya, dan bukan hanya menjadi penonton administratif. Dengan orkestrasi yang padu antara provinsi dan kabupaten/kota, angka 3,37 persen itu bisa dijadikan titik nadir untuk kemudian melompat lebih tinggi. “Pertanyaannya sekarang tinggal satu: apakah para pemimpin di Ranah Minang ini memiliki kerendahan hati untuk mengakui kegagalan dan keberanian untuk melakukan perombakan besar-besaran? Jika tidak, Sumbar akan semakin tertinggal di belakang derap langkah kemajuan tetangganya yang lebih progresif,” katanya menutup. (*)
