JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Indonesia bersama Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania menyatakan kesiapan mengirim pasukan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington, DC, yang digelar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kepala pasukan stabilisasi Gaza, Jasper Jeffers, menyebut lima negara pionir yang akan mengirim personel untuk bertugas dalam ISF adalah Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
“Saya dengan gembira mengumumkan lima negara pertama yang akan mengirim personel untuk bertugas dalam ISF,” ujar Jeffers dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Dilansir dari Al Jazeera, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang menyatakan kesiapan mengirim pasukan untuk menjaga keamanan sekaligus melatih polisi baru di wilayah Palestina yang terdampak konflik.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengirim hingga 8.000 personel militer demi mendukung keberhasilan misi perdamaian.
“Kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi dengan jumlah pasukan yang signifikan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan,” kata Prabowo.
Melalui video yang diunggah Gedung Putih di YouTube, Presiden Kassym-Jomart Tokayev menyampaikan negaranya juga siap mengirim unit militer, termasuk tenaga medis dan pengamat ke pusat koordinasi sipil-militer.
Sementara itu, Albania memastikan partisipasinya dengan mengerahkan pasukan untuk mendukung stabilisasi Gaza. Di sisi lain, Mesir dan Yordania akan berperan dalam pelatihan petugas polisi Palestina.
Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, juga menyatakan kesiapan negaranya menugaskan perwira militer berpangkat tinggi untuk bergabung dalam komando ISF.
ISF sendiri merupakan bagian dari Board of Peace yang dibentuk setelah mendapat persetujuan Dewan Keamanan PBB melalui resolusi yang disahkan tahun lalu.
Dalam pelaksanaannya, negara-negara anggota akan menyumbangkan personel melalui konsultasi dan kerja sama erat dengan Israel dan Palestina.
Secara umum, pasukan multinasional ini akan bertugas melatih kepolisian, mengamankan perbatasan, membantu proses demiliterisasi Gaza, melindungi warga sipil, serta memastikan kelancaran operasi kemanusiaan termasuk pengamanan koridor bantuan. (*)
