PADANG, HARIANHALUAN.ID – Sejumlah kepala sekolah (Kepsek) setingkat SD dan SMP se-Kota Padang tiba-tiba mendatangi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Jumat (20/2/2026). Kantor yang berada di Balai Kota Padang, Air Pacah itu mendadak ramai.
Usut punya usut, kedatangan seluruh kepala sekolah itu bukan melakukan aksi demonstrasi. Bukan pula mengikuti kegiatan. Akan tetapi kedatangan mereka untuk melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE).
“Iya, sejak beberapa hari ini kantor kami didatangi kepala sekolah untuk aktivasi TTE,” ungkap Sandiman Ahli Muda, Bidang Statistik dan Persandian, Diskominfo Padamg, Fazarianti, Jumat siang itu.
Sejumlah kepsek tampak antri menunggu di lantai III Gedung Diskominfo. Mereka tampak sabar meski sedang menjalankan ibadah puasa.
Fazarianti menjelaskan, TTE merupakan sertifikat elektronik hasil kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“TTE ini sebenarnya adalah sertifikat elektronik yang merupakan kerja sama dari Pemerintah Kota Padang dengan Balai Sertifikat Elektronik atau BSRE, yang merupakan bagian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ujarnya.
Menurutnya, TTE menggantikan tanda tangan manual dengan sistem digital yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Selain sulit dipalsukan, setiap proses penandatanganan dapat terdeteksi secara detail, mulai dari identitas penandatangan, waktu, hingga lokasi melalui sistem.
“Begitu spesifiknya tanda tangan elektronik ini, sehingga tanda tangan yang biasanya manual yang bisa berisiko dipalsukan, dengan adanya tanda tangan elektronik ini sulit untuk dipalsukan,” tegas Fazarianti.
Ia menambahkan, apabila dokumen elektronik diubah atau ditandatangani ulang oleh pihak lain, sistem akan otomatis menyatakan dokumen tersebut tidak valid, sehingga aspek confidentiality tetap terjaga.
Saat ini, TTE telah terintegrasi dengan sejumlah aplikasi pemerintahan seperti SRIKANDI, INAPROC, aplikasi SIAP Disdukcapil, serta JDIH. Integrasi ini dinilai mampu memangkas proses birokrasi yang selama ini terkendala kehadiran fisik pejabat penandatangan.
