PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID- Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan akan berlangsung selama 60 hari pada Juni 2026.
Kegiatan yang digelar setiap satu dekade tersebut menjadi agenda strategis untuk memotret secara komprehensif struktur dan dinamika perekonomian daerah.
Sensus Ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak oleh Badan Pusat Statistik guna mengumpulkan data seluruh aktivitas usaha non-pertanian di Indonesia.
Di tingkat daerah, pelaksanaan sensus akan menyasar pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar.
Kepala BPS Pesisir Selatan, Hendro Seprita Deza, SST, M.Si, menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin.
Menurutnya, data yang dihimpun akan menjadi fondasi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Sensus ekonomi memberikan gambaran utuh tentang daya saing usaha dan peta perekonomian wilayah,” ujarnya saat melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, data yang diperoleh juga akan menggambarkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian, perkembangan ekonomi digital, hingga potensi ekonomi berbasis lingkungan.
Dengan basis data tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Hendro menambahkan, hasil sensus akan menjadi rujukan utama dalam merancang strategi pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang.
Karena itu, pihaknya mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus.
Menurut dia, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan kesiapan mendukung penuh pelaksanaan sensus, khususnya dalam aspek sosialisasi dan penyebarluasan informasi.
Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Wendi, menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat.
“Kami menyadari bahwa informasi harus sampai secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun hingga ke nagari-nagari,” kata Wendi.
Ia menyebutkan, Diskominfo akan mengoptimalkan seluruh kanal komunikasi resmi pemerintah daerah.
Saluran tersebut meliputi website resmi, media sosial, hingga jaringan informasi publik yang menjangkau masyarakat luas.
Selain itu, strategi komunikasi akan disusun secara masif dan terstruktur agar pesan sosialisasi mudah dipahami oleh pelaku usaha.
Wendi juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap kegiatan sensus.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan tidak untuk tujuan lain.
Diskominfo juga menyatakan siap melakukan publikasi berkala selama masa pelaksanaan sensus berlangsung.
Melalui sinergi antara BPS dan pemerintah daerah, Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat dan kredibel sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Adv)
