Sejumlah isu prioritas menjadi fokus pembahasan dalam Konsolda 2026, di antaranya pemerataan akses melalui Wajib Belajar 13 Tahun, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, evaluasi pelaksanaan TKA, pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta, tata kelola guru dan tenaga kependidikan, kedaulatan bahasa Indonesia serta revitalisasi bahasa daerah, hingga pembelajaran mendalam yang mencakup koding, kecerdasan artifisial, dan layanan bimbingan konseling.
Ketua pelaksana, Diansa Gunadi Thaib, menjelaskan forum dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi panel, serta pembagian komisi yang merumuskan rekomendasi sebagai komitmen bersama daerah dalam menjabarkan program prioritas nasional, termasuk agenda pembangunan yang selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia.
Kegiatan ini diikuti sekitar 2.020 peserta yang terdiri atas kepala dinas pendidikan provinsi dan 19 kabupaten/kota, kepala cabang dinas pendidikan, Bappeda, Kantor Kementerian Agama se-Sumbar, unsur DPRD, organisasi masyarakat, lembaga akreditasi, organisasi profesi guru, hingga berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Konsolda 2026 diharapkan menjadi penguat sinergi lintas sektor demi terwujudnya pendidikan bermutu dan inklusif di Ranah Minang. (*)
