PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi akan ada sekitar 5,36 juta orang yang akan mudik ke wilayah Sumatera Barat (Sumbar) pada momen Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan yang matang, responsif, dan terintegrasi sehingga penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman dan lancar.
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi saat melakukan rapat koordinasi serta memperkuat sinergi bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di Padang, Kamis (26/2).
Dalam kesempatan itu, Menhub Dudy menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan yang perlu diberikan Peprov Sumbar guna menghadapi lonjakan perantau yang kembali ke Ranah Minang pada momen mudik Lebaran 2026.
Dudy melihat daerah Sumbar memiliki karakteristik pergerakan yang khas pada masa Angkutan Lebaran. “Sumbar dikenal sebagai daerah dengan jumlah perantau yang besar, sehingga setiap menjelang Hari Raya Idulfitri, terjadi arus kedatangan yang signifikan dari berbagai daerah di Indonesia menuju kampung halaman di Ranah Minang,” katanya.
Menhub menyebut, penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Sumbar menuntut kesiapan yang matang, responsif, dan terintegrasi. Sinergi yang kuat antara Kemenhub, Pemprov Sumbar, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, menjadi elemen penentu dalam mengelola arus mudik dan arus balik secara efektif.
Ia menyebut, berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, akan ada 1,88 juta masyarakat Sumbar yang melakukan pergerakan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Dari sisi tujuan, arus pergerakan terbesar mengarah ke Jawa Tengah, sedangkan menuju Sumbar sebesar 5,36 juta orang.
Oleh karena itu, kesiapan berbagai simpul transportasi utamanya bandara dan terminal perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan, kebutuhan dukungan yang diperlukan meliputi penyiapan posko, tempat istirahat, antisipasi kepadatan,penyediaan informasi, pemantauan daerah rawan bencana serta pengaturan dan rekayasa lalu lintas.
“Kami harap Pemprov Sumbar bersama dengan pemangku kepentingan terkait dapat melakukan posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran, memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi, serta melakukan pemeriksanaan kendaraan (pengemudi),” kata Menhub.
Menhub juga mendorong adanya konsolidasi pelaksanaan mudik gratis melalui integrasi data, jadwal, dan rute agar layanan tepat sasaran dan keterisian optimal, serta penyediaan feeder untuk membantu para pemudik menuju lokasi keberangkatan mudik gratis.
Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat, Kemenhub mengajak pemerintah daerah serta Polri untuk mengoptimalkan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat (rest area).
Untuk itu, diperlukan sejumlah fasilitas seperti parkir gratis dan aman, toilet–sanitasi memadai, air bersih, penerangan, pos kesehatan ringan, serta signage dan pengaturan lalu lintas terpadu.
