JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Di tengah upaya pemulihan pascabencana dan penguatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, Wali Kota Padang melakukan langkah strategis. Dua agenda krusial dibawa langsung ke meja Menteri Sosial R, yakni: pembangunan Sekolah Rakyat dan percepatan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (23/2/2026). Pertemuan tersebut, menurut Fadly Amran, berlangsung konstruktif dan membahas secara detail rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang serta penanganan lanjutan korban bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir tahun lalu.
“Alhamdulillah pertemuan kita dengan Mensos RI, Bapak Saifullah Yusuf sangat konstruktif. Kita membahas tentang pembangunan Sekolah Rakyat, dan juga bantuan dari Kemensos terhadap korban bencana hidrometeorologi Kota Padang akhir tahun lalu,” ucap Fadly.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Padang saat ini tengah melakukan pengadaan lahan guna memenuhi persyaratan minimal luas tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita sudah punya lahan di Batipuh Panjang, Koto Tangah, namun luasnya belum mencukupi. Jadi akan ditambah dengan pengadaan tanah lagi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan kesiapan penuh untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di Padang, sepanjang kesiapan lahan dipenuhi pemerintah daerah.
“Intinya kalau Pemko Padang siap lahan, kita siap bangun,” ucap mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Selain pendidikan, pembahasan juga menyoroti percepatan penyaluran bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi. Mensos menargetkan seluruh bantuan dapat disalurkan sebelum Maret 2026.
“Hari Rabu depan akan diserahkan santunan ahli waris kepada keluarga dari 11 orang korban meninggal dunia. Kemudian juga akan diserahkan bantuan jaminan hidup korban bencana hidrometeorologi kepada 442 jiwa, targetnya tuntas sebelum Maret,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan percepatan pembangunan sektor pendidikan serta perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padang. (*)
