PADANG, HARIANHALUAN.ID— Suasana diskusi menanti berbuka puasa antara pengurus Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Sumatra Barat dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Jumat (27/2/2026), terasa hangat namun penuh gagasan strategis.
Sambil menanti kumandang azan Magrib dan waktu berbuka puasa, perbincangan tentang masa depan energi hijau Ranah Minang mengemuka dengan nada optimistis sekaligus reflektif.
Pertemuan ini menjadi agenda perdana METI Sumbar pasca pelantikan kepengurusan baru. Sejumlah isu krusial dibedah, terutama soal optimalisasi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Sumbar yang melimpah, namun dalam praktiknya masih menyisakan tantangan sosial di lapangan.
Sumbar selama ini dikenal kaya potensi panas bumi (geothermal), air, surya hingga biomassa. Namun, pemanfaatannya belum maksimal. Di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah dan terbatasnya lapangan kerja, optimalisasi EBT dinilai sebagai keharusan, bukan lagi pilihan.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat terdampak, investor dan pemerintah daerah.
Menurutnya, ruang komunikasi setara menjadi kunci meredam resistensi sosial yang selama ini muncul di sejumlah titik pengembangan proyek panas bumi.
“Sumbar potensial jadi pusat energi untuk Pulau Sumatra atau bahkan Asia Tenggara. Kita butuh investasi demi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,” ujar Helmi.
Namun Helmi juga mengakui, kehadiran proyek geothermal tidak selalu berjalan mulus. Penolakan masih terjadi di beberapa lokasi potensial seperti kawasan Gunung Talang di Kabupaten Solok.
Kekhawatiran masyarakat, terutama di daerah agraris penghasil sayur mayur utama Sumbar itu, tak bisa diabaikan. Mereka cemas aktivitas pengeboran berdampak pada lingkungan, tata sosial, serta keberlanjutan ekonomi berbasis pertanian yang telah lama menopang kehidupan nagari.
Karena itu, METI dan ESDM sepakat pentingnya forum diskusi ulang yang benar-benar independen, tanpa intervensi pihak luar nagari terdampak.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan serta penghormatan terhadap hak adat atas tanah ulayat yang diakui negara.
Ketua Umum METI Sumbar, Dr Firman Hidayat, dalam kesempatan itu menekankan bahwa energi terbarukan tidak boleh diposisikan sebagai proyek semata, melainkan sebagai gerakan transformasi ekonomi daerah.
“Kita ingin energi hijau menjadi pintu masuk industrialisasi baru di Sumbar. Tapi industrialisasi yang berkeadilan, yang menghormati adat dan menjaga alam. Energi bukan hanya soal megawatt, tapi soal martabat dan masa depan generasi,” tegas Firman.
Menurutnya, pendekatan komunikasi selama ini harus dievaluasi. Transparansi data, keterbukaan studi dampak lingkungan, serta skema pembagian manfaat ekonomi untuk nagari harus disampaikan secara terang benderang kepada masyarakat.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal METI Sumbar, Fauzi, menilai polemik geothermal sejatinya menjadi momentum membangun model tata kelola energi berbasis kearifan lokal.
“Sumbar punya kekayaan alam sekaligus kekayaan sosial budaya. Kalau keduanya dipertemukan dengan tepat, kita bisa melahirkan model energi terbarukan berbasis nagari yang menjadi rujukan nasional,” ujarnya.
Fauzi menambahkan, dialog harus menghadirkan posisi tawar yang setara. Masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang menentukan arah masa depan wilayahnya.
“Kepercayaan publik dibangun dari kejujuran dan keberanian membuka semua informasi. Tanpa itu, resistensi akan terus muncul,” katanya.
Diskusi yang berlangsung hingga waktu berbuka itu pun berakhir dengan komitmen membentuk forum lanjutan yang lebih terstruktur. Di tengah tantangan global menuju transisi energi bersih, Sumbar dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung energi hijau Sumatra.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Sumbar siap bertransformasi, melainkan seberapa cepat semua pihak mampu duduk bersama, menyatukan visi dan memastikan bahwa energi masa depan benar-benar membawa terang bagi seluruh masyarakatnya.(*)
