LONDON, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Inggris mengumumkan penghentian penerbitan visa pelajar bagi warga Afganistan, Kamerun, Myanmar, dan Sudan. Tak hanya itu, visa kerja untuk pekerja terampil asal Afganistan juga disuspensi.
Dilansir dari Detik.com, Rabu (4/3), langkah ini diumumkan Kementerian Dalam Negeri Inggris atau Home Office pada Selasa waktu setempat.
Dalam pernyataan resminya, lembaga tersebut menyebut kebijakan ini sebagai penerapan “rem darurat” visa—pertama kalinya diberlakukan terhadap empat negara sekaligus—menyusul lonjakan permohonan yang diduga sebagai dalih masuk lewat jalur legal. Sejak 2021, hampir 135 ribu orang masuk ke Inggris secara sah menggunakan visa, lalu mengajukan permohonan suaka setelah berada di dalam negeri.
Pemerintah berdalih, celah sistem itulah yang kini ingin ditutup. Meski klaim suaka dari pemegang visa pelajar disebut turun 20 persen pada 2025, mereka masih menyumbang 13 persen dari total klaim dalam sistem. Khusus pemohon dari Afganistan, Kamerun, Sudan, dan Myanmar, jumlahnya disebut “melonjak” lebih dari 470 persen dalam rentang 2021 hingga 2025
Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menyatakan keputusan ini diambil untuk mencegah pihak-pihak yang “mengeksploitasi kemurahan hati” Inggris. Dia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Aturan suaka diperketat
Pengumuman ini datang sehari setelah aturan suaka yang diperketat resmi berlaku. Berdasarkan reformasi baru, status pengungsi bagi orang dewasa dan anak-anak yang menyertai mereka akan ditinjau ulang setiap 30 bulan. Jika negara asal dinilai telah aman, para pengungsi diharapkan kembali.
Sebelumnya, status pengungsi diberikan selama lima tahun, dengan peluang mengajukan izin tinggal tetap dan jalur menuju kewarganegaraan. Kini, kepastian itu menjadi lebih sementara.
Anak-anak tanpa pendamping tetap akan memperoleh izin tinggal lima tahun, sembari pemerintah merumuskan kebijakan jangka panjang bagi kelompok tersebut. Sementara itu, pencari suaka yang sudah berada di Inggris akan tetap diproses berdasarkan aturan lama.
Kebijakan baru ini disebut meniru model Denmark—salah satu sistem suaka paling ketat di Eropa—yang sejak 2015 meninjau status pengungsi setiap dua tahun.
Isu migrasi kian mendominasi panggung politik Inggris. Partai sayap kanan Reform UK mencatat lonjakan elektabilitas dalam berbagai jajak pendapat, mengusung agenda anti-migrasi yang tegas. (*)
