PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID- Kerusakan alur Sungai Batang Pelangai di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, menjadi perhatian serius pemerintah.
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Provinsi Sumatera Barat memastikan penanganan akan segera dilakukan secara bertahap menyusul kerusakan yang semakin parah pasca banjir bandang.
Peninjauan lapangan dilakukan pada Senin, 2 Februari 2026 lalu. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA/Kabid Sungai) Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar, Edola Duangga Eryan Putra, S.T., M.T., turun langsung melihat kondisi sungai yang mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kabid PJSA Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Ranah Pesisir, wali nagari setempat, serta Anggota DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi PAN, Novermal.
Beberapa titik alur sungai yang ditinjau di antaranya Kelok Koto Langang di Nagari Sungai Liku Pelangai, Talao Kanca di Nagari Pasie Pelangai, Tampat Tobaru di Nagari Koto VIII Pelangai, Marelang di Nagari Koto VIII Pelangai, serta Lesung Aie di Nagari Pelangai.
Kerusakan alur sungai tersebut dilaporkan semakin parah setelah terjadinya banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada 27 November 2025 lalu. Kondisi ini tidak hanya mengancam infrastruktur, tetapi juga keselamatan permukiman warga serta lahan pertanian masyarakat di sepanjang bantaran sungai.
Kabid Sungai Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar, Edola Duangga Eryan Putra, menyebutkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah penanganan secara bertahap untuk meminimalisir risiko yang lebih besar.
Salah satu titik yang akan segera ditangani berada di kawasan Marelang, Nagari Koto VIII Pelangai. Di lokasi tersebut, pondasi jembatan gantung dilaporkan mengalami penggerusan akibat derasnya arus banjir.
“Penanganan awal akan difokuskan di Marelang untuk menyelamatkan jembatan gantung yang pondasinya sudah tergerus. Ini sangat penting karena jembatan tersebut menjadi akses vital masyarakat,” ujar Edola saat peninjauan.
Untuk mendukung proses normalisasi sungai, pemerintah daerah juga diminta membantu proses pembebasan lahan pada bagian alur sungai yang akan ditata ulang.
Sementara itu, Anggota DPRD Pesisir Selatan Fraksi PAN, Novermal, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kerusakan Sungai Batang Pelangai agar segera terealisasi.
Menurutnya, kondisi sungai yang semakin rusak berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat jika tidak segera ditangani.
“Kami akan terus mengkomunikasikan dan mengawal penanganan kerusakan Sungai Batang Pelangai ini agar segera ditindaklanjuti. Ini menyangkut keselamatan masyarakat serta keberlangsungan lahan pertanian warga,” kata Novermal dikutip dari keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Novermal juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya normalisasi sungai yang akan dilakukan pemerintah.
“Saya berharap masyarakat dapat secara sukarela menyerahkan sebagian tanah yang berada di badan sungai untuk kepentingan normalisasi. Ini demi keselamatan bersama dan untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa depan,” ucapnya.
Selain pemerintah provinsi, penanganan kerusakan alur Sungai Batang Pelangai juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Atas komunikasi Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar, Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS Sumatera V) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah turun langsung menangani kerusakan alur sungai di kawasan Pelangai Gadang dan Pelangai Kaciak.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan upaya pemulihan Sungai Batang Pelangai dapat berjalan maksimal sehingga potensi bencana di wilayah tersebut dapat diminimalisir.
“Cepat pulih negeriku,” tutur Novermal. (*)
